Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/02/2022, 14:36 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum ketenagakerjaan Universitas Indonesia Aloysius Uwiyono mengusulkan agar pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengambil sebagian dana jaminan hari tua (JHT) sebelum mereka berusia 56 tahun.

Hal ini disampaikan Aloysius merespons sikap Presiden Joko Widodo yang meminta agar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua direvisi.

"(Usulan) revisi Permenaker 2/2022 adalah mengubah usia 56 tahun bagi pekerja yang hendak mengambil JHT-nya menjadi: pada saat mereka di-PHK, mereka dapat mengambil JHT sekurang-kurangnya 10 tahun JHT-nya mengendap di BPJS," kata Aloysius saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/2/2022).

Dengan demikian, kata Aloysius, pekerja yang di-PHK dapat mengambil sebagian dana JHT-nya sebagaimana tuntutan sejumlah pihak yang menolak Permenaker 2/2022.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX: Kalau Jaminan Hari Tua Diambil Sebelum Waktu Pensiun, Namanya Jaminan Hari Muda

Aloysius menyebutkan, ketentuan tersebut juga sesuai dengan Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Instruksi untuk menyederhanakan pengambilan JHT sebagaimana diatur dalam Permenaker 2/2022 mengandung arti bahwa untuk pekerja yang mengalami PHK pada saat pandemi ini harus betul-betul diperhatikan pesangon maupun tabungan pekerja yang berupa JHT," ujar Aloysius.

Menurut dia, skema JHT yang bisa diambil oleh pekerja saat di-PHK juga tidak akan mengganggu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang disiapkan pemerintah.

Sebab, dana JKP berasal dari pemerintah, sedangkan JHT berasal dari tabungan para pekerja.

"Jadi kedua hal tersebut berbeda, sehingga tidak bisa dicampur aduk begitu. JHT sendiri pengaturannya, sedangkan JKP diatur sendiri nggak ada sangkut pautnya dengan JHT," kata Aloysius.

Baca juga: Dana Jaminan Hari Tua, Hak Siapa?


Kendati demikian, Aloysius mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan matang-matang sebuah rencana kebijakan sebelum ditetapkan agar tidak menimbulkan polemik di tengah publik.

"Pemerintah harus mempertimbangkan plus minus suatu aturan yang akan di-introduce supaya nggak ada penolakan seperti yang telah terjadi," ujar dia.

Diberitakan, Jokowi meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah agar menyederhanakan tata cara pembayaran JHT para pekerja.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) dalam keterangan video yang diunggah YouTube Kemensetneg, Senin (21/2/2022).

"Tadi pagi Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Tenaga Kerja. Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan. Dipermudah," kata Pratikno.

"Agar dana JHT itu bisa diambil oleh Individu pekerja yang sedang mengalami masa masa sulit sekarang ini terutama yang sedang menghadapi PHK," lanjutnya.

Baca juga: Apa Itu Jaminan Hari Tua dan Bedanya dengan Dana Pensiun

Diketahui, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT menuai kecaman dari publik karena beleid tersebut mengatur bahwa JHT baru bisa dicairkan ketika pekerja berusia 56 tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Nasional
BPKH: Tak Sepeser Pun Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

BPKH: Tak Sepeser Pun Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

Nasional
Jaksa Akui Situasi Bharada E Timbulkan Dilema Yuridis

Jaksa Akui Situasi Bharada E Timbulkan Dilema Yuridis

Nasional
Menteri PAN-RB: Pemda Tak Harus Sering ke Jakarta untuk Bahas Program

Menteri PAN-RB: Pemda Tak Harus Sering ke Jakarta untuk Bahas Program

Nasional
Komnas HAM Selesai Selidiki Tragedi Kanjuruhan, Berikut Rekomendasinya...

Komnas HAM Selesai Selidiki Tragedi Kanjuruhan, Berikut Rekomendasinya...

Nasional
Hakim Enny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK

Hakim Enny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK

Nasional
PKS: Sekber Pendukung Anies Baswedan Dibahas Usai Deklarasi Bersama

PKS: Sekber Pendukung Anies Baswedan Dibahas Usai Deklarasi Bersama

Nasional
Penderita Kaki Gajah Capai 8.635 Orang pada 2022

Penderita Kaki Gajah Capai 8.635 Orang pada 2022

Nasional
Resmi Beri Dukungan, PKS Juga Serahkan Penentuan Cawapres pada Anies

Resmi Beri Dukungan, PKS Juga Serahkan Penentuan Cawapres pada Anies

Nasional
Pimpinan PKS-Nasdem-Demokrat Bakal Segera Tandatangani Nota Kerja Sama Koalisi Perubahan

Pimpinan PKS-Nasdem-Demokrat Bakal Segera Tandatangani Nota Kerja Sama Koalisi Perubahan

Nasional
Sudirman Said: Anies Bakal Capres Pertama yang Dapat Cukup Dukungan Resmi

Sudirman Said: Anies Bakal Capres Pertama yang Dapat Cukup Dukungan Resmi

Nasional
Kemenag Sebut Biaya Haji Rp 98 Juta Sudah Hitung Penurunan Biaya Masyair 30 Persen

Kemenag Sebut Biaya Haji Rp 98 Juta Sudah Hitung Penurunan Biaya Masyair 30 Persen

Nasional
UPDATE 30 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 183, Totalnya Jadi 6.729.756

UPDATE 30 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 183, Totalnya Jadi 6.729.756

Nasional
Berbelit-belit Jadi Alasan yang Perberat Tuntutan Terdakwa Kasus Korupsi Helikopter AW-101

Berbelit-belit Jadi Alasan yang Perberat Tuntutan Terdakwa Kasus Korupsi Helikopter AW-101

Nasional
PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Capres, Akhiri Spekulasi Publik

PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Capres, Akhiri Spekulasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.