Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Sama Persis dengan Pesan Berantai, Hadar Gumay: Ini Sudah Di-Setting!

Kompas.com - 18/02/2022, 19:03 WIB
Tsarina Maharani,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, berpendapat, proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat bernuansa politik.

Menurut Hadar, hal ini tampak dari anggota terpilih KPU dan Bawaslu yang ternyata sama dengan daftar nama yang sudah beredar sejak beberapa hari sebelumnya.

"Nuansa politik yang kuat itu saya kira juga ditunjukkan dengan adanya kesamaan daftar yang pernah keluar sebelum proses berlangsung dengan hasilnya. Kita semua tahu ada daftar nama hasil kesepakatan partai-partai dan ternyata itu cocok semua," ujar Hadar saat dihubungi, Jumat (18/2/2022).

Baca juga: Beredar Nama-nama Anggota KPU-Bawaslu Terpilih, Pimpinan Komisi II: Hoaks Itu!

Eks komisioner KPU itu ragu kesamaan hasil seleksi dengan daftar nama yang beredar hanya sebuah kebetulan.

Hadar menilai, anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 sudah ditentukan sejak awal.

"Apakah ini sesuatu kebetulan saja dari orang yang mengarang-ngarang? Saya ragu. Memang betul ini sudah di-set, sudah ada kesepakatan sementara sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan ini dijalankan," katanya.

Karena itu, Hadar menduga pemilihan para komisioner KPU dan Bawaslu ini tidak terlepas dari kesepakatan politik.

Baca juga: Nuansa Politik Pemilihan Komisioner KPU-Bawaslu, Nama Terpilih Sama dengan Daftar yang Beredar

Ia pun khawatir kesepakatan ini berpotensi menganggu kerja para komisioner terpilih.

"Karena mereka sudah dipilih melalui proses yang sangat bernuansa politik yang bisa jadi membuat mereka akan terikat," ucapnya.

Hadar berharap para komisioner bisa melepaskan ikatan politik yang terjadi dalam proses pemilihan tersebut.

Dia menyebutkan, para komisioner harus dapat bekerja dengan berprinsip pada kemandirian penyelenggara pemilu dan integritas. Selain itu, lanjut dia, para komisioner mesti bekerja secara profesional dan imparsial.

"Ini penting, bukan hanya sekadar melaksanakan tugas seperti apa yang diatur. Saya khawatir bayang-bayang kesepakatan politik yang terjadi kemarin akan bisa menyetir kerja-kerja mereka," tegasnya.

Komisi II DPR memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 lewat uji kelayakan dan kepatutan yang digelar sejak Senin (14/2/2022) hingga Rabu (16/2/2022).

Tujuh anggota KPU terpilih yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sementara itu, lima anggota Bawaslu terpilih adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Malonga.

Nama-nama tersebut pun telah disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Jumat (18/2/2022) ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com