Menko PMK: Penyaluran Bansos Dipercepat di 2 Pekan Terakhir Februari

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) harus selesai dalam dua pekan terakhir di bulan Februari. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyaluran bansos untuk tahun 2022.

“Kemensos, Kemendes, dan Kemendikbud agar segera mempercepat penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir bulan Februari,” kata Muhadjir seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (18/2/2022).

Ia mengatakan, untuk mengejar target penyaluran bansos tersebut, seluruh data, proses administrasi, dan penyesuaian regulasi harus sudah rampung pada pekan pertama Februari ini.

Baca juga: Jalani Isolasi Mandiri, Pasien Covid-19 di Kelapa Gading Timur Dapat Paket Bansos Sembako

Selain itu, khusus kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ia mengarahkan agar membuat tim satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah (pemda) dipastikan mengawal percepatan bansos.

Demikian pula TNI/Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit.

Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan sosialisasi. Selain itu juga memastikan keluarga penerima mengetahui nominal hingga waktu pencairan bansos mereka.

“Bansos yang dikelola Kemensos yaitu Program Sembako dan PKH juga harus dipastikan agar diterima masyarakat sebelum bulan Maret 2022.  Langkah percepatan salur seperti yang sudah direncanakan oleh Kementerian Sosial,” kata Muhadjir.

Adapun langkah percepatan penyaluran bansos untuk PKH tahap 1 bakal disalurkan oleh bank mulai 21 Februari 2022.

Sementara, khusus untuk Program Sembako disalurkan melalui PT Pos Indonesia secara rapel untuk periode Januari-Maret. Penyaluran sembako direncanakan mulai tanggal 22 Februari 2022.

Adapun bansos yang dikelola Kemendes PDTT yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa juga akan dilakukan percepatan penyaluran.

Penyaluran BLT Desa akan dipercepat dan dilakukan secara rapel. Upaya percepatan yang dilakukan adalah  pendampingan untuk penyelesaian APBDes khususnya berkaitan dengan batasan minimum 40 persen BLT desa.

“Terkait permasalahan batasan 40 persen BLT Desa di beberapa daerah, Kemendagri dan Kemendes agar segera berkomunikasi untuk mempercepat penyelesaiannya. Selanjutnya, BPKP juga perlu mengeluarkan petunjuk penyelesaian terkait hal ini,” kata Muhadjir.

Adapun terkait Program Indonesia Pintar (PIP), Muhadjir mengatakan, upaya percepatan dilakukan dengan menyisir alokasi yang bisa dilakukan percepatan.

Ia juga mengatakan agar dilakukan penyelesaian masalah terkait hal-hal yang masih menghambat penyaluran PIP.

Contohnya, data NIK siswa yang tak sepadan antara Dapodik dan Dukcapil, "Agar segera disinkronkan termasuk regulasi yang perlu segera dibuat untuk penyaluran yang tidak langsung (memerlukan kuasa)," jelas Muhadjir.

Baca juga: Berantas Kemiskinan Ekstrem, Wapres Minta Pemberian Bansos Didukung Program Pemberdayaan

Ia pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan kesiapan PT Pos Indonesia dan bank, serta melakukan evaluasi harian kinerja penyalur pada penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir Februari.

Muhadjir juga meminta agar proses penyaluran bansos 2021 segera dituntaskan.

“Untuk Himbara dan BSI bersama pemerintah daerah harus segera menyelesaikan bansos 2021 yang belum salur dan memastikan paling lambat Februari 2022 ini dapat turut diselesaikan,” tandas dia.