Calon Anggota Bawaslu Ini Suarakan Keterwakilan Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mardiana Rusli menyuarakan keterwakilan perempuan tidak hanya minimal 30 persen dalam struktur penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Namun, menurut Mardian, hal tersebut masih menjadi tantangan bagi setiap perempuan untuk berjuang meraih posisi di struktur penyelenggara pemilu.

"Tantangan kita sebagai perempuan yang saat ini maju dalam kompetisi intelektual ini, baik di seleksi KPU dan Bawaslu, adalah meyakinkan publik secara kuantitas dan kualitas. Kami bisa bertarung tidak di ruang sempit 30 persen," kata Mardiana dalam fit and proper test di Komisi II DPR, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Calon Anggota Bawaslu Ungkap Ada 373 Dugaan Penyelenggara Pemilu Tidak Netral pada 2019

Mardiana menegaskan, keterwakilan perempuan penting disuarakan lebih lantang untuk membuka ruang lebih luas bahwa pemilihan penyelenggara pemilu ini berdasarkan kompetensi dan kemampuan manajerial.

Ia meyakini, perempuan pun tidak kalah bersaing dengan pria dalam kemampuan kompetensi dan manajerial tersebut.

Di sisi lain, Mardiana melihat komposisi keterwakilan perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu mengalami degradasi dari tahun ke tahun.

"Masa keemasannya, hanya di 2007 sampai 2008. KPU memiliki 3 perempuan dan Bawaslu memiliki 3 perempuan. Dan mengalami degradasi di periode selanjutnya," ujarnya.

Namun, hal tersebut justru berbeda kondisinya dengan struktur keterwakilan perempuan pada legislatif.

Baca juga: Beredar Daftar Nama Anggota KPU-Bawaslu Terpilih, Timsel Nyatakan Tak Tahu dan Tak Ikut Campur Lagi

Menurut dia, jumlah keterwakilan perempuan di struktur keanggotaan legislatif mengalami kenaikan.

"Sesungguhnya, di parlemen, anggota legislatif secara periodik itu jumlahnya cenderung naik. Dari 2004 11 persen, kemudian 2019 sampai 20 persen. Tapi, jumlahnya itu tidak paralel dengan keadaan penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu," ungkap Mardiana.

Atas dasar tersebut, Mardiana berharap DPR sebagai pihak pengambil keputusan dapat mengutamakan keterwakilan perempuan di dalam struktur penyelenggara pemilu, berkaca dari meningkatnya struktur perempuan di legislatif.

"Kami berharap, spirit ini diadopsi. Meletakkan perempuan 30 persen dalam sistem pencalegan. Nah, mengapa kita tidak meletakkan ini dalam proses penyelenggara pemilu?," pungkasnya.