Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Omicron Masih Tinggi, Ketua DPR Ingatkan Rapat Maksimal Pukul 15.30 WIB

Kompas.com - 15/02/2022, 12:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan kepada seluruh anggota DPR, waktu maksimal pertemuan atau rapat di lingkungan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hanya sampai pukul 15.30 WIB.

Hal itu diingatkan Puan karena meningkatnya penyebaran varian Omicron saat ini. 

"Tetap menjaga waktu rapat rapat sesuai yang sudah menjadi keputusan dalam rapim (rapat pimpinan) dan bamus (badan musyawarah) yang lalu," kata Puan dalam rapat paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (15/2/2022).

"Artinya, sebisa mungkin kita tepati bahwa maksimal jam 15.30 WIB, DPR memang sudah tidak ada lagi rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan untuk bisa mengantisipasi lonjakan atau tingginya Omicron," lanjutnya.

Ketua DPP PDI-P itu menambahkan, para anggota dewan dan segenap pihak yang ada di lingkungan DPR juga diminta tetap menjaga protokol kesehatan.

Baca juga: DPR Harap Semua Pihak Tak Remehkan Omicron, Penularannya Lima Kali Lebih Cepat

Dia menuturkan, situasi dan kondisi di Tanah Air saat ini mengalami peningkatan kasus Covid-19 seiring penyebaran Omicron.

"Saya hanya ingin menyampaikan, karena situasi dan kondisi terkait dengan Omicron masih tetap tinggi. Saya minta kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan beserta seluruh staf anggota yang ada di DPR untuk tetap menjaga prokes," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pembukaan rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus juga mengimbau seluruh pihak tidak meremehkan varian Omicron.

"DPR RI berharap semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, tidak meremehkan varian tersebut," kata Lodewijk.

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan semua pihak akan ciri-ciri dari varian Omicron yang telah menyebar.

Menurut dia, varian virus Corona itu gejalanya lebih ringan dibandingkan varian sebelumnya.

"Namun, penularannya lima kali lebih cepat," tambah Lodewijk.

Baca juga: Kasus Covid-19 Omicron Ditemukan di Pontianak, Diduga Berasal dari Jakarta

Oleh karena itu, Lodewijk berharap semua pihak tetap waspada dan mengantisipasi varian Omicron dapat menyebar lebih luas.

Ia menekankan, hal tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah, misalnya pengetatan wilayah.

"Kita tetap waspada dan mengantisipasi agar penularannya tidak terus melonjak, dengan berbagai regulasi pengetatan di wilayah-wilayah yang angka penularannya cukup tinggi," harapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com