Kompas.com - 15/02/2022, 13:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyelaraskan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan operasional pendidikan (BOP) di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Sekolah Kesetaraan.

Nantinya, besaran dana BOP PAUD dan Kesetaraan di daerah akan bervariasi menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan situasi daerah.

“Nilai satuan BOP PAUD itu yang tadinya semua sekolah per anak mendapatkan sama, sekarang bervariasi,” kata Nadiem secara virtual, Selasa (15/2/2022).

Nadiem menambahkan, daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan daerah yang sulit diakses akan mendapatkan dana yang lebih afirmatif dan lebih besar dari yang lainnya.

Menurutnya, satuan biaya setiap daerah akan dihitung berdasarkan standar indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik di setiap wilayah kabupaten/kota.

Hal tersebut, lanjut dia, akan membuat rentang nilai satuan biaya berkisar Rp 600 ribu sampai Rp 1,2 juta.

Adapun sebelumnya nilai biaya BOP PAUD per anak disamakan sebesar Rp 600 ribu.

“Jadinya tidak ada yang turun, cuma ada yang naik, bahkan ada yang naik secara cukup dramatis,” kata dia.

Baca juga: Bersama Keluarga, Menteri Nadiem Terapkan Sustainability Living dari Rumah

Kemudian, dari aspek penyaluran, kini BOP PAUD dan Kesetaraan akan langsung disalurkan ke rekening sekolah, tidak lagi melalui pemerintah daerah (pemda).

Hal itu dimaksudkan agar sekolah dapat segera menerima dan menggunakan uang untuk operasonal sekolah.

Lebih lanjut, penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan saat ini sudah jauh lebih fleksibel dan tidak lagi dibatasi keperluannya.

“Kita berikan lagi kemerdekaan kepada setiap kepala sekolahnya untuk mealokasikan sesuai kebutuhan,” ucapnya.

Terakhir, Nadiem juga mengatakan, pihaknya membuat sebuah sistem aplikasi bernama Arkas bagi sekolah dan Markas bagi dinas pendidikan.

Baca juga: Nadiem Luncurkan Kurikulum Merdeka, Pahami 3 Keunggulannya

Ia menjelaskan, aplikasi Arkas merupakan menjadi apliaksi tunggal untuk sekolah sehingga kepala sekolah tidak perlu menggunakan aplikasi lain lagi untuk melaporkan dana BOS.

Sebab, saat kepala sekolah melaporkan pengunaan dana BOS, laporan itu secara otomatis akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Begitu juga dengan aplikasi Markas yang sudah terkoneksi secara otomatis dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).

Menurut Nadiem, aplikasi itu dirancnag untuk memudahkan pekerjaan administrasi tenaga pendidik.

“Yang dulunya itu format data dan standarnya masih variatif, ada berbagai macam template, berbagai macam format datanya, sekarang format data dan standar acuan sudah standar,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Wali Kota Jaksel Sambangi Lokasi Robohnya Tembok MtsN 19 Pondok Labu

Wali Kota Jaksel Sambangi Lokasi Robohnya Tembok MtsN 19 Pondok Labu

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Nasional
Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Nasional
Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Nasional
Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Nasional
Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

Nasional
UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

Nasional
Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Nasional
Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Nasional
Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.