Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Taman Mini Indonesia Indah dan Hujan Kritik Mahasiswa

Kompas.com - 15/02/2022, 09:18 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah salah satu objek wisata favorit di Ibu Kota. Akan tetapi, di masa awal pembangunan, proyek itu dihujani kritik dari kalangan aktivis dan mahasiswa di masa Orde Baru.

Awal mulanya, TMII dikenal dengan nama Miniatur Indonesia Indah. Ibu Negara Siti Hartinah Soeharto atau biasa disapa Ibu Tien adalah penggagas proyek itu. Dia terinspirasi dari Thai-in-Miniatre di Thailand dan Disneyland di Amerika Serikat.

Proyek yang dimulai pada 1971 itu lantas diperkirakan menelan biaya hingga Rp 10,5 miliar. Uang proyek itu dikumpulkan dari sumbangan dari kelompok swasta dan pemerintah daerah.

Kandidat lokasi proyek mulanya ada beberapa. Yaitu kawasan lain yakni Waduk Melati dekat Hotel Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat; kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat; dan Sunter, Jakarta Utara. Namun, luasnya dinilai masih kurang.

Baca juga: Jumlah Pengunjung Taman Mini Merosot di Hari Jumat Saat Masa Libur Panjang

Alhasil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, mengusulkan supaya TMII dibangun di pinggiran Jakarta. Akhirnya disepakati TMII dibangun di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur.

Pada 5 Januari 1972 panitia proyek Miniatur Indonesia Indah mengundang 900 pengusaha dan 100 mahasiswa untuk memaparkan tentang proyek itu.

Saat itu muncul Gerakan Penghematan yang diikuti oleh sejumlah aktivis antara lain W.S. Rendra, Arief Budiman, H.J.C. Princen (Poncke), dan Mocthar Lubis.

Alasannya adalah proyek itu dinilai sebagai pemborosan karena anggaran masih bisa digunakan untuk hal lain, seperti membangun universitas atau sekolah.

Apalagi saat itu menurut data Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Indonesia masih termasuk negara dengan upah yang rendah.

Skema pembiayaan juga dinilai ganjil karena pemerintah provinsi ikut menanggung 16 persen dari total biaya pembangunan.

Baca juga: Kondisi Tidak Terawat, Museum Telekomunikasi di Taman Mini Ditutup Sementara

Maka dari itu kelompok mahasiswa dari Gerakan Penghematan menggelar aksi unjuk rasa di depan sekretariat proyek TMII di Gedung Kartika Chandra. Alhasil mereka ditahan oleh polisi dan diinterogasi.

Aksi unjuk rasa menentang proyek TMII juga terjadi di Yogyakarta dan Surabaya. Gerakan yang menamakan diri Liga Anti Pemborosan terdiri dari mahasiswa Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia, Kelompok Petisi Desember, Persada Studi Klub, Ikatan Mahasiswa Yogya, serta Keluarga Mahasiswa Bima-Dompu Yogya.

Para demonstran menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Yogyakarta supaya tidak menyetujui pencairan anggaran untuk bantuan proyek TMII sebesar Rp 50 juta. Namun, pada 3 Januari lima anggota gerakan itu dibawa oleh tentara dari Garnisun Yogyakarta ke kantor Komresko 961.

Baca juga: Melihat Taman Mini Indonesia Indah dari Kereta Gantung

Peristiwa itu terjadi ketika mereka melapor ke kantor polisi untuk berdialog terkait aksi unjuk rasa itu.

Sejumlah mahasiswa di Surabaya juga menyatakan menolak proyek itu dan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memberikan uang sumbangan sebesar Rp 40 juta kepada proyek itu.

Akan tetapi, proyek itu tetap berjalan di tengah protes dan diresmikan pada 20 April 1975.

Berita ini sudah terbit di surat kabar KOMPAS edisi 3 Januari 1972, 6 Januari 1972, dan 21 April 1975 dengan judul: Mahasiswa Surabaja menentang Projek Mini, Para mahasiswa diundang hadiri pertemuan di Kartika Chandra * Untuk dialog mengenai rencana pembangunan Proyek Mini Indonesia Indah, dan Presiden resmikan pembukaan Taman Mini Indonesia Indah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com