Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BP2MI Minta Dana PEN Dikucurkan untuk Biayai Karantina Calon PMI di Korea Selatan

Kompas.com - 14/02/2022, 19:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, meminta pemerintah mengucurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai karantina para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat ke Korea Selatan.

Benny berpandangan, pemerintah harus turun tangan membantu para PMI karena pemerintah Korea Selatan membebankan biaya karantina sebesar belasan juta Rupiah kepada para PMI.

"Kami juga menyampaikan permohonan bantuan melalui Menko Perekonomian terkait pengalokasian dana PEN untuk menyelamatkan kurang lebih 6.187 CPMI yang harus berangkat ke Korea," kata Benny dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Kepala BP2MI Tak Hadir, Rapat Komisi IX Bahas Pekerja Migran Ditunda

"Nanti mereka tiba ke Korea, mereka harus karantina dan biaya karantinanya itu dibebankan kepada PMI kurang lebih Rp 17 juta selama 10 hari, dan sekarang alhamdulillah sudah berkurang menjadi 7 hari, tinggal Rp 14 jutaan," ujar Benny.

Benny mengemukakan, situasi tersebut merugikan para CPMI karena mereka telah menunggu keberangkatan ke Korea Selatan yang tertunda selama dua tahun.

Para CPMI juga telah berutang kepada pihak ketiga selama kurun waktu tersebut karena tak kunjung berangkat ke Korea Selatan.

"Kemudian ketika mimpi mereka terjawab, mereka harus berangkat ke Korea, tiba-tiba Korea menerapkan kebijakan biaya karantina sebesar Rp 17 juta, sekarang terakhir Rp 14 juta harus dibebankan kepada pekerja migran Indonesia," kata Benny.

Menurut Benny, situasi tersebut dapat menyebabkan dua hal. Pertama, para CPMI terpaksa kembali meminjam uang kepada para rentenir untuk membiayai karantia di Korea Selatan.

Kemungkinan yang kedua, para CPMI batal berangkat ke Korea Selatan karena tidak memiliki uang untuk membayar karantina.

"Inilah yang kemudian saya bertemu dengan Pak Menko, Pak Airlangga, kiranya negara hadir untuk menyelamatkan mimpi mereka yang tertunda selama dua tahun dengan penanganan dana PEN untuk pembayaran biaya karantina ketika mereka tiba di Korea," ujar Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com