Peran E-Budgeting dalam Pemberantasan Korupsi

KOMPAS.com - E-budgeting berperan penting dalam pemberantasan korupsi. E-budgeting yang diawasi langsung oleh masyarakat dapat membuat pemerintah pusat maupun daerah lebih fokus dalam mengelola keuangan.

E-budgeting sendiri merupakan proses penyusunan anggaran yang berbasis elektronik.

Sistem tersebut merupakan bagian dari e-government yang mendukung keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan. Semua proses dapat diakses secara terbuka karena dilakukan secara online.

Bagaimana dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi?

Masyarakat memiliki peran penting untuk memaksimalkan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat melakukan pengawasan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan, hingga pelaksanaan.

Dengan begitu, perubahan hingga penggelembungan dan korupsi anggaran dapat diminimalisir. Proses anggaran menjadi lebih transparan dan tidak mudah dimanipulasi oknum tertentu.

Korupsi sendiri dapat terjadi karena adanya monopoli kekuasaan di pemerintah yang berbanding terbalik dengan rendahnya tingkat akuntabilitas.

Monopoli kekuasaan dan diskresi yang besar dalam mengambil keputusan membuat penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi.

Jika ditambah dengan dengan rendahnya akuntabilitas masyarakat, maka korupsi lebih mudah dilakukan. Akuntabilitas yang rendah terjadi karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Baca juga: KPK: E-Budgeting Anggaran DPR Bisa Jadi Solusi Antikorupsi

Oleh karena itu, e-budgeting dapat menjadi mekanisme yang positif untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.

Penerapan sistem ini dengan sendirinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Anggaran pun dapat dialokasikan sesuai kebutuhan dan diharap dapat mempercepat pencapaian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Referensi:

• Khairudin, Soewito dan Aminah. 2021. Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia. Banyumas: Amerta Media.
• Kolstad, I. dan A. Wiig. 2009. Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries?. World Development 37(3): 521–532.
• Klitgaard, R. 1988. Controlling Corruption. University of California Press. Berkeley.
• Elbahnasawy, N. G. 2014. E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation. World Development 57: 114–126.
• Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. 2011. Kebijakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) terhadap Pengembangan TIK di Kementerian Agama Pusat dan Daerah. Diakses pada 8 Februari 2022