Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: E-Budgeting Anggaran DPR Bisa Jadi Solusi Antikorupsi

Kompas.com - 06/08/2018, 11:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkomitmen untuk menerapkan sistem e-budgeting dalam penganggaran dana DPR jika kelak calegnya terpilih menjadi anggota DPR melalui Pemilu 2019. Hal ini, kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany, supaya tercipta transparansi dana kepada rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik usulan partai pimpinan Grace Natalie tersebut. Namun, menurut KPK, e-budgeting harus diimbangi dengan e-planning.

"E-budgeting sebenarnya bagus, tapi yang saya bilang tadi, ada e-planning (ada) e-budgeting. Dan itu harus selaras," kata staf Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK David Sepriwasa usai hadiri diskusi politik di Kantor DPP PSI David Sepriwasa, Minggu (5/8/2018).

Baca juga: E-Budgeting Ungkap Pengusul Anggaran Kolam Rp 620 Juta, Ini Orangnya...

David menjelaskan, jika e-planning tak baik, maka e-budgeting juga akan bermasalah.

Apalagi, penerapan sistem e-budgeting juga masih meninggalkan celah untuk korupsi.

"Sekarang masalahnya semuanya ada celah di situ. Kita perlu melihat bahwa jangan sampai dalam pelaksanaan e-budgeting itu malah terjadi masalah baru," ujar David.

Baca juga: KPK Ingin Pemerintahan Anies-Sandi Lanjutkan Sistem E-Budgeting

Ke depannya, untuk betul-betul menerapkan sistem e-budgeting, kata David, diperlukan sejumlah kebutuhan, seperti sumber daya manusia, hingga infrasktruktur.

Harapannya, usulan tersebut dapat menjadi solusi alternatif bagi KPK untuk memberantas korupsi.

"Mudah-mudahan dengan solusi alternatif yang ditawarkan, KPK semoga tidak ada lagi kasus-kasus korupsi," tutup David.

Kompas TV Salah satu topik yang dipaparkan kandidat dalam debat adalah soal pemberantasan korupsi di Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com