Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Puan Kesal Ada Gubernur Tak Menyambutnya Turun ke Daerah, Siapa yang Dituju?

Kompas.com - 11/02/2022, 07:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menumpahkan kekesalannya di hadapan kader-kader PDI-P karena ada gubernur yang tidak mau menyambut dirinya saat turun ke daerah.

Saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Manado, Rabu (9/2/2022), ia mengaku heran kenapa ada gubernur yang tak menyambutnya padahal ia adalah seorang ketua DPR yang semestinya disambut dengan bangga oleh sesama kader PDI-P.

"Begitu saya datang enggak mau menyambut gitu loh. Saya jadi bingung. Kayak enggak semangat gitu. Padahal harusnya jadi kebangaan loh, ada kebangaan, saya juga bangga kok datang sebagai Ketua DPR ke mana-mana," kata Puan.

Puan tidak menyebut nama gubernur yang dimaksud, namun ia membandingkan sikap gubernur tersebut dengan sikap kader-kader PDI-P di Sulawesi Utara yang menyambutnya.

"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," ujar Puan.

Baca juga: Soal Puan Curhat Ada Gubernur Tak Mau Sambut saat Dirinya Turun ke Daerah, Ini Tanggapan Ketua PDI-P Solo FX Rudy

Puan menyatakan, kedudukannya sebagai ketua DPR saat ini bukan hasil perjuangannya sendiri, tetapi buah perjuangan keluarga besar PDI-P karena hanya partai pemenang pemilu yang berhak mendapat kursi ketua DPR.

Dalam kesempatan itu, Puan juga mengingatkan kader PDI-P agar menghindari ego atau ambisi yang terlalu besar.

"Kita harus tahu ukuran baju kita. Kalau ukurannya S ya S, kalau ukuranya M ya M, kalau Large ya Large. Nggak boleh juga terlalu ketat dan juga longgar. Supaya apa? Supaya tahu diri. Jangan sampai teman makan teman," ungkapnya.

Diarahkan ke Ganjar

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, kekesalan Puan tersebut jelas ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut Adi, publik dapat dengan mudah menebak hal itu karena selama ini ada anggapan di benak publik bahwa Puan memiliki rivalitas dengan Ganjar menuju Pemilihan Presiden 2024.

Terlebih, baru beberapa waktu lalu Puan meresmikan Pasar Legi di Solo tanpa didampingi Ganjar yang sedang berada di Jakarta.

"Jadi publik menduga-duganya Puan sebenarnya ingin menyerang Ganjar, itu tafsiran publik, persisnya ya tentu hanya Mbak Puan dan Tuhan yang tahu siapa yang dimaksud," ujar Adi, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Puan Curhat Tak Disambut Gubernur, Formappi: Masih Banyak Masalah yang Perlu Diseriusi

Adi berpandangan, pernyataan Puan tersebut juga menambah keyakinan publik bahwa ia dan Ganjar memang berjarak secara politik.

Kemarahan Puan itu seolah semakin menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar tidak baik-baik saja, apalagi pernyataan Puan itu disampaikan menggunakan bahasa yang cukup vulgar.

"Intinya ya secara tidak langsung kalau ditafsirkan, Puan ingin mengatakan Ganjar bukan siapa-siapa di PDI-P, kalau bahasa teman-teman PDI-P lain ya anak kos-kosan lah, cuma ngontrak," ujar dia.

Adi menambahkan, sebuah hal yang lazim dalam politik Indonesia bahwa kader-kader partai di daerah menyambut kedatangan elite partai yang sedang berkunjung ke daerah.

Terlebih, dalam kasus Puan, ia merupakan sosok penting di PDI-P dengan statusnya sebagai ketua DPR, ketua DPP PDI-P, serta pemegang trah Sukarno.

"Puan ini kan sebenarnya ingin memperlihatkan kepada publik tentang supremasi politiknya di internal PDI-P bahwa Puan adalah orang yang saat ini orang penting di partai dan menduduki jabatan politik strategis yang didapatkan dengan susah payah," kata Adi.

Tuai Kritik

Pernyataan Puan tersebut juga menuai kritik dari sejumlah pihak. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta Puan agar lebih serius mengerjakan tugasnya sebagai ketua DPR ketimbang mempersoalkan penyambutan oleh kepala daerah.

Baca juga: 5 Sikap Kontroversial Puan: Matikan Mik sampai Kesal Tak Disambut Gubernur

"Sebagai Ketua DPR, saya kira Puan tak mesti menambah persoalan dengan informasi-informasi yang hanya berisi curahan hatinya saja. Ada banyak masalah kebangsaan dan juga persoalan DPR yang memerlukan keseriusannya sebagai Ketua DPR," kata peneliti Formappi Lucius Karus.

Menurut Lucius, keluhan Puan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan para gubernur tanpa harus mengukapnya di hadapan publik.

"Kalau urusan kekecewaan pribadi semacam yang dicurhatinnya, silahkan Puan selesaikan sendiri dengan membangun komunikasi yang saling menghargai dengan gubernur-gubernur karena rasa hormat itu hanya akan datang jika kita mulai menghormati orang lain," ujar Lucius.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengingatkan, kepala daerah sebaiknya fokus pada tugas melayani rakyat.

Oleh karena itu, menurut Mardani, semestinya tidak ada masalah apabila ketua DPR tidak disambut oleh kepala daerah saat melakukan kunjungan.

"Tupoksi kepala daerah yang utama memang melayani rakyat, bukan elite. Jika tidak menyambut karena ada acara dengan rakyat, tidak masalah," kata Mardani.

Baca juga: Detik-detik Puan Sindir Gubernur yang Tak Menyambutnya Saat Kunjungan ke Daerah

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menyarankan Puan untuk bersikap santai meski kehadirannya tak disambut oleh kepala daerah.

"Cool saja untuk Mbak Puan, karena memang era sekarang, hubungan pusat dengan daerah tidak sekaku dulu. Khususnya, zaman Orde Baru," ujar Mardani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com