Kapolri Diminta Tarik Personel dari Desa Wadas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI Luqman Hakim meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghentikan represi aparat polisi kepada warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Prihatin dengan keadaan yang terjadi di Dapilnya, Luqman juga meminta Kapolri menarik seluruh pasukan polisi dari Desa Wadas dan sekitarnya.

Diketahui, terjadi penangkapan puluhan warga daerah itu oleh kepolisian yang hendak mengamankan pengukuran lahan proyek Bendungan Bener.

Baca juga: KSP: Pengamanan di Desa Wadas Berlebihan, Pemerintah Tak Ingin Ada Kekerasan

"Ketika rakyat telah menjadi korban, apapun dalil yang dipakai, pasti tidak bisa diterima akal sehat dan hati nurani," kata Luqman dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022).

Luqman mengingatkan, kekerasan aparat polisi justru hanya melengkapi derita dan kesengsaraan warga selama ini.

Sebab, menurutnya warga Desa Wadas dan sekitar proyek bendungan dinilai telah menjadi korban agitasi dari para provokator dan hasutan makelar kasus.

Provokator dan makelar kasus itu disebut Luqman sebagai pihak penunggang permasalahan pembebasan lahan milik warga.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR ini tetap mengapresiasi Kapolri yang merespons cepat permintaan banyak pihak untuk membebaskan puluhan warga Desa Wadas yang ditangkap polisi.

Lebih lanjut, Luqman menekankan agar pemerintah dan stakeholders terkait perlu memulihkan suasana damai dan tenteram di Desa Wadas.

"Saya minta, Badan Intelijen Negara (BIN) mengerahkan sumber daya secukupnya guna melakukan identifikasi pihak-pihak yang selama ini memperkeruh situasi di Desa Wadas," tegasnya.

Pasalnya, kata Luqman, terdapat indikasi adanya hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kepada warga Desa Wadas.

Padahal, pihak-pihak itu disebut memiliki tujuan sesungguhnya adalah mencari keuntungan finansial dari transaksi pembebasan tanah milik rakyat calon lokasi tambang di Desa Wadas.

"Mereka inilah, para provokator dan makelar kasus yang seharusnya ditangkap polisi. Bukannya warga desa biasa yang tidak bersalah," imbuh dia.

Lebih jauh, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB ini juga meminta pemerintah mengkaji secara ekologi dan analisa dampak lingkungan terkait rencana penambangan batu andesit seluas 124 hektar di Desa Wadas.

Dari situ, kata dia, dapat diketahui apakah rencana penambangan tersebut layak dilanjutkan atau dihentikan.