Salin Artikel

Kapolri Diminta Tarik Personel dari Desa Wadas

Prihatin dengan keadaan yang terjadi di Dapilnya, Luqman juga meminta Kapolri menarik seluruh pasukan polisi dari Desa Wadas dan sekitarnya.

Diketahui, terjadi penangkapan puluhan warga daerah itu oleh kepolisian yang hendak mengamankan pengukuran lahan proyek Bendungan Bener.

"Ketika rakyat telah menjadi korban, apapun dalil yang dipakai, pasti tidak bisa diterima akal sehat dan hati nurani," kata Luqman dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022).

Luqman mengingatkan, kekerasan aparat polisi justru hanya melengkapi derita dan kesengsaraan warga selama ini.

Sebab, menurutnya warga Desa Wadas dan sekitar proyek bendungan dinilai telah menjadi korban agitasi dari para provokator dan hasutan makelar kasus.

Provokator dan makelar kasus itu disebut Luqman sebagai pihak penunggang permasalahan pembebasan lahan milik warga.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR ini tetap mengapresiasi Kapolri yang merespons cepat permintaan banyak pihak untuk membebaskan puluhan warga Desa Wadas yang ditangkap polisi.

Lebih lanjut, Luqman menekankan agar pemerintah dan stakeholders terkait perlu memulihkan suasana damai dan tenteram di Desa Wadas.

"Saya minta, Badan Intelijen Negara (BIN) mengerahkan sumber daya secukupnya guna melakukan identifikasi pihak-pihak yang selama ini memperkeruh situasi di Desa Wadas," tegasnya.

Pasalnya, kata Luqman, terdapat indikasi adanya hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kepada warga Desa Wadas.

Padahal, pihak-pihak itu disebut memiliki tujuan sesungguhnya adalah mencari keuntungan finansial dari transaksi pembebasan tanah milik rakyat calon lokasi tambang di Desa Wadas.

"Mereka inilah, para provokator dan makelar kasus yang seharusnya ditangkap polisi. Bukannya warga desa biasa yang tidak bersalah," imbuh dia.

Lebih jauh, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB ini juga meminta pemerintah mengkaji secara ekologi dan analisa dampak lingkungan terkait rencana penambangan batu andesit seluas 124 hektar di Desa Wadas.

Dari situ, kata dia, dapat diketahui apakah rencana penambangan tersebut layak dilanjutkan atau dihentikan.

"Apabila kajian ekologi dan analisa dampak lingkungan menghasilkan kesimpulan mudharat yang lebih besar, yakni akan terjadi kerusakan lingkungan hidup di Desa Wadas dan sekitarnya, saya minta pemerintah berbesar hati membatalkan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas," tutur Luqman.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 64 warga Desa Wadas ditangkap polisi saat proses pengukuran tanah di lokasi penambangan andesit proyek Bendungan Wadas, Selasa (8/2/2022).

Polisi menyebut mereka diduga hendak bertindak merusuh, dan ada barang bukti sejumlah senjata tajam yang dibawa mereka.

Namun Rabu hari ini mereka yang ditangkap sudah dibebaskan. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui sejumlah warga Desa Wadas untuk menjelaskan duduk perkara rencana pembangunan waduk atau Bendungan Bener yang merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah pusat.

Selain menjelaskan rencana pembangunan Bendungan Bener, Ganjar juga memohon maaf kepada warga Wadas.

Dia pun meminta agar mengutamakan musyawarah mufakat.

"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya, nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar kepada warga Wadas, Rabu seperti dilansir Antara.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/22225131/kapolri-diminta-tarik-personel-dari-desa-wadas

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Cut Meutia dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 1.000

Profil Cut Meutia dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 1.000

Nasional
Profil MH Thamrin yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Pecahan Rp 2.000

Profil MH Thamrin yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Pecahan Rp 2.000

Nasional
3 Partai yang Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Konsultasi ke Bawaslu, Siap Gugat KPU

3 Partai yang Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Konsultasi ke Bawaslu, Siap Gugat KPU

Nasional
Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Nasional
Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Nasional
Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

Nasional
Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Nasional
Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.