Adik Prabowo Ogah Jual Lahan Hutan Miliknya di Kaltim untuk Proyek IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo menyatakan tak akan menjual lahan miliknya di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk proyek pembangunan ibu kota baru atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikannya untuk menjawab tudingan bahwa perusahaan miliknya, Arsari Group, mendapatkan beberapa proyek yang akan dikerjakan di kawasan dekat ibu kota baru.

"Saya tidak ada rencana untuk memberikan ke Pemerintah. Saya mau jelaskan, mungkin masih ada salah paham yang saya lihat," ujar Hashim dikutip dari Kompas TV, Rabu (9/2/2022).

Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini mengungkap, ia memiliki lahan hutan seluas 173.000 hektare di Kalimantan Timur. Awalnya Hashim membeli lahan tersebut sebanyak 120.000 hektare dalam keadaan rusak atau terdegradasi, dan sisanya masih bagus.

Kemudian ia melakukan perawatan dengan mengkonservasi hutan di lahan-lahan miliknya itu. Hashim juga menyebut sudah pernah menghibahkan lahan miliknya kepada Pemerintah di tahun 2013.

"Saya sudah memberikan ke Negara 93.000 hektare, 8 tahun lalu. Saya merasa tidak punya kewajiban untuk menyerahkan lagi, waktu itu saya menyerahkan tidak dapat kompensasi. Tapi saya kira nggak apa-apa. Itu kewajiban saya waktu itu," ucapnya.

Baca juga: Pembangunan Mulai Pertengahan 2022, KemenkeuTunggu Rencana Induk Pemerintah Soal Anggaran IKN

"Waktu saya beli 120.000 hektare waktu itu hutan rusak, terdegradasi. Sisanya 50.000 hektare hutan bagus, saya merawat dan menjaga sebagai tempat konservasi," tambah Hashim.

Pengusaha yang memiliki perusahaan bisnis suplai air bersih di Kalimantan Timur sejak tahun 2016 itu mengatakan, ia sudah punya rencana dengan lahan-lahan hutan miliknya yang berada di kawasan dekat proyek IKN.

"Rencana saya adalah untuk kembangkan lahan-lahan itu, saya sudah lama punya rencana untuk melakukan penanaman kembali atau reboisasi secara tumpang sari sebagian dari 173.000 hektare," sebut dia.

Oleh karena itu, Hashim mengaku kaget karena dirinya dikaitkan dengan polemik pembangunan ibu kota baru.

Dalam laporan yang dirilis koalisi masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, dan Walhi Kalimantan Timur, Hashim disebut sebagai salah satu oligarki penguasa tanah di IKN Nusantara.

Baca juga: Bupati PPU: Saya Pecat ASN yang Jadi Makelar Tanah di Lokasi Ibu Kota Negara

"Saya terkejut dan saya kecewa dengan nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki. Seolah-olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah," tukas Hashim.

"Dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019," sambung dia.

Hashim menegaskan, hampir semua perluasan lahan di kawasan IKN Nusantara tidak menggunakan hutan miliknya. Ia mengatakan, proyek kawasan ibu kota baru berada di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik ITCI Hutani Manunggal (IHM).

"So mungkin yang harus ditanyakan adalah pemilik IHM, karena hampir semuanya ibu kota baru akan dibangun di lahan beliau," ungkap Hashim.

Meski begitu, ia tidak menampik kemungkinan akan bekerja sama dengan Pemerintah dalam proyek IKN Nusantara. Namun menurut Hashim, kerja sama bukan pada hutan-hutan konservasi melainkan properti.

"Dan mungkin hak guna bangunan yang saya miliki dan termasuk properti perusahaan saya, itu yang akan saya kembangkan sesuai dengan kebutuhan nanti di ibu kota," katanya.

Untuk diketahui, nama Hashim Djojohadikusumo ikut terseret dalam polemik pembangunan ibu kota baru, lantaran perusahaannya memiliki tanah dan konsesi hutan di sana hingga ratusan ribu hektare.

Hashim sendiri mengakui memiliki bisnis suplai air bersih di provinsi tersebut, namun sudah ada jauh sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi IKN.

Awalnya, bisnis penyediaan air itu untuk memenuhi kebutuhan operasional Arsari Group di Kalimantan Timur. Namun kemudian, Arsari Group berencana memasok air bersih untuk sejumlah wilayah di Kaltim seperti Balikpapan, Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sekitarnya.

Baca juga: 10 Juta Bibit Mangrove Disiapkan untuk Rehabilitasi 27.244 Hektar Kawasan Ibu Kota Baru

Hal itu dilakukan setelah Hashim menyewa konsultan asal Belanda, Witteveen Bos, untuk melakukan survei kelayakan pasokan air di sana.

"Berdasarkan hasil studi kelayakan Witteveen Bos, ternyata di wilayah kami topografinya sangat mendukung untuk dibangun bendungan yang bisa menghasilkan air melimpah,” terang Hashim

Lokasi dan rencana anggaran proyek IKN

Kawasan IKN Nusantara akan terletak di (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja).

Pembangunan wilayah IKN Nusantara terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yaitu titik nol pembangunan IKN, lokasi Istana Negara, lokasi Kompleks MPR/DPR, dan DPR RI, serta bendungan Sepaku Semoi untuk ketersediaan air.

Pemerintah berencana membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di atas lahan seluas 6.671 hektare. Sementara itu pengembangan IKN atau Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP IKN) direncanakan berada di wilayah seluas 56 hektare lebih.

Baca juga: Hujan Deras, Sejumlah Kawasan Ibu Kota Banjir

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mengungkap Pemerintah membuka skema pembiayaan-pembiayaan lain secara jangka panjang sehingga penggunaan dana APBN untuk proyek IKN tidak kaku namun tetap memberikan jaminan anggaran pembangunan.

Adapun anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466,9 triliun. Dana dari APBN sendiri hanya 20 persen atau Rp 90 triliun.

Sisanya sebesar Rp 252,5 triliun direncanakan akan berasal dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Rp 123,2 triliun dengan skema pendanaan swasta/BUMN/BUMD.

"Kalau kita berikan alokasi-alokasi tertutup di APBN, maka beban di APBN akan terlalu berat, misalnya apakah berapa persen terhadap APBN dalam 10 tahun?," jelas Suharso dalam rapat bersama Pansus IKN, Kamis (14/1/2022).