Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Mulai Pertengahan 2022, KemenkeuTunggu Rencana Induk Pemerintah Soal Anggaran IKN

Kompas.com - 03/02/2022, 14:54 WIB
Mutia Fauzia,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memulai pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) pada pertengahan tahun ini.

Namun demikian, hingga saat ini masih belum ada rencana anggaran yang jelas terkait dengan pembangunan fisik IKN Nusantara tersebut.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya mengatakan, dukungan anggaran yang akan digelontorkan untuk pembangunan IKN tahun ini bergantung pada rencana induk pembangunan tahap pertama yang masih disusun.

"Dukungan anggaran yang disediakan Kementerian Keuangan tergantung dari bagaimana master plan tahap pertama," ujar Made dalam diskusi 'Dari Jakarta ke Nusantara' di kanal Youtube FMB9, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Tahap Pertama, 7.687 Abdi Negara Akan Pindah ke IKN

Ia pun menjelaskan, dukungan APBN di dalam pembangunan IKN akan lebih fokus pada penyediaan infrastruktur dasar dan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan.

Selain APBN, pemerintah juga mencari solusi pendanaan lain baik, salah satunya dengan melibatkan sektor swasta untuk turut membangun IKN Nusantara.

"Alokasi di APBN 2022 diharapkan bisa dioptimalkan sehingga ada ruang untuk mendanai IKN. Dibutuhkan minimal untuk 2022 dilakukan exercise sambil melihat perkembangan Covid-19 dari minggu ke minggu," ujar Made.

Baca juga: Ramai-ramai Pindah ke IKN Mulai 2024, dari Jokowi, ASN, sampai TNI-Polri

Ia juga mengatakan, proses pembangunan tahap awal IKN Nusantara pada tahun 2022 ini akan memanfaatkan anggaran setiap Kementerian/Lembaga terkait.

Hal ini untuk menjamin proses penanganan Covid-19 yang tetap terjaga, di sisi lain proses pemulihan ekonomi di tahun 2022 ini juga bisa tetap berjalan.

"Kami tetap berkomitmen di Kementerian Keuangan kebutuhan anggaran di 2022 fokusnya adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran yang sudah ada di APBN 2022 dengan lebih melihat keterkaitan kementerian-kementerian yang terkait dengan pembangunan IKN. Apakah dengan rekolasi belanja, atau dengan refocusing anggaran," ujar Made.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com