Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Tokoh Politik Prabowo, Ganjar, Anies, Ridwan Kamil

Anies juga membanggakan Jakarta sebagai Kota Megapolitan terbesar di selatan dunia.

"Jakarta adalah Kota Megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Tapi megapolitan ini terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya dan Depok ini sebagai satu kesatuan," ungkap mantan Mendikbud itu.

Ridwan Kamil

Nama Ridwan Kamil berada paling buncit di antara 3 nama kandidat capres sebelumnya, dalam berbagai survei Pilpres 2024.

Meski begitu, Gubernur Jawa Barat tersebut dalam beberapa kali kesempatan mengisyaratkan keinginannya untuk maju sebagai calon presiden.

Baca juga: Nilai Elektabilitas Anies Mandek, Pakar: Citranya Erat dengan Kelompok Agama Tertentu

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga pernah menyampaikan pendapat mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim.

"Bung Karno menghitung Kalimantan jadi ide ini sudah datang lama. Cuma Bung Karno memilihnya Palangkaraya," jelas Emil saat menghadiri pertemuan bersama para tokoh sunda di Taman Hutan Raya, Bandung, Selasa (25/1/2022).

"Di mana di Kalimantan tidak ada gunung berapi jauh dari laut sehingga pada teori pertahanan kalau ada negara nyerang dari laut pasti jauh kira-kira akhirnya diputuskan sekarang mungkin ada pertimbangan lain," lanjutnya.

Emil juga menyatakan Jakarta sebenarnya tidak dipersiapkan sebagai ibu kota negara. Ia menyebut justru Bandung yang menjadi salah satu daerah yang dulu direncanakan dijadikan sebagai ibu kota negara, selain Malang dan Surabaya.

"Saya baca sebenarnya di zaman kolonial Batavia itu tidak cocok jadi ibu kota. Saat ada pandemi namanya malaria yang mati itu ribuan. Jadi diputuskanlah oleh pemerintah kolonial, memindahkan ibu kota di survei di tiga lokasi Malang, Surabaya, Bandung. Yang dipilih adalah Bandung dengan segala perhitungan," paparnya.

Baca juga: Ridwan Kamil: Jika Ada Kesempatan Maju sebagai Capres 2024, Bismillah

Disebut Emil, rencana pemerintahan kolonial memindahkan ibu kota ke Bandung terbukti dengan mulai berpindahnya kantor pemerintahan hingga markas militer.

"Namun Jepang keburu datang. Terputuslah ibu kota negara versi pemerintah kolonial itu oleh takdir sejarah. Jadi Jakarta itu tidak pernah didesain sebagai ibu kota," sebut Emil.

Oleh karena itu, mantan Wali Kota Bandung ini menilai Pemerintah Indonesia sebenarnya belum memiliki ibu kota negara secara fundamental yang mewakili nilai kebangsaan.

Akibatnya, kata Emil, Jakarta berkembang menjadi mesin ekonomi dominan dan mengambil banyak peran besar. Karena terlalu vital roda pemerintahan dan ekonomi bertumpu di Jakarta, maka segala bentuk gejolak di Jakarta dinilai berisiko melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan ekonomi dengan mudah.

"Makanya ada yang nanya melumpuhkan Jakarta mah oleh sebuah demo politik ekonomi," tukas Emil.