Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Postur Tubuh Jadi Penilaian Lolos atau Tidaknya Seleksi CPNS...

Kompas.com - 07/02/2022, 08:37 WIB
Tsarina Maharani,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lewat unggahannya di media sosial, seorang peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS), Dwiki Andoyo, bercerita bahwa dirinya tak lolos seleksi karena fisiknya dinilai tidak sesuai.

Berdasarkan jawaban sanggah yang Dwiki terima, ia dinyatakan tak lolos karena kaki berbentuk "X" 10 cm dan pembesaran payudara pada laki-laki.

Padahal, nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Dwiki merupakan yang tertinggi di antara peserta lainnya.

Namun, pada bagian SKB Tes Kesehatan Umum dan Jiwa, Dwiki mendapatkan skor nol. Panitia seleksi pun menyatakan Dwiki "P/TMS-1" yang artinya ia tidak lolos seleksi.

"Di awal tahun ini diberikan pelajaran berharga dari salah satu seleksi pegawai negeri di suatu kementerian. Ternyata dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri diperlukan postur yang sempurna dikarenakan mungkin dapat mempengaruhi performa kita dalam pekerjaan di kantor," tulis Dwiki di akun Twitter, dikutip Kompas.com, Kamis (3/2/2022).

Baca juga: Viral Cerita Peserta CPNS Laki-laki Tak Lolos Seleksi karena Kaki Bentuk X dan Berpayudara Besar

Menpan-RB merespons

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo merespons cerita Dwiki yang viral di media sosial itu.

Menurut Tjahjo, alasan tidak lolosnya Dwiki sebagai CPNS adalah keputusan yang mengada-ada.

"Menurut saya keputusan yang mengada-ada sampai postur tubuh jadi penilaian lolos atau tidaknya seleksi," ujar Tjahjo kepada Kompas.com, Minggu (6/2/2022).

Baca juga: Peserta Laki-laki Tak Lolos CPNS Gara-gara Pembesaran Payudara, Menpan-RB: Keputusan Mengada-ada!

Tjahjo mengatakan, sistem penerimaan CNPS telah dibangun agar ketat dan transparan. Namun, menurutnya, selalu ada saja pihak yang "bermain" dalam seleksi penerimaan CPNS.

"Setiap penerimaan CPNS walau sistemnya sudah ketat selalu ada calo CPNS dan selalu ada permainan dalam penerimaan seleksi CPNS," ucapnya.

Dia pun menyatakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memberikan penjelasan terkait peristiwa tersebut.

Adapun berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, pengadaan PNS harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di dalam peraturan tersebut tidak ada ketentuan syarat fisik bagi calon PNS, kecuali dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang harus memperhatikan jenis jabatan yang tidak dapat diisi penyandang disabilitas.

Penjelasan BKN

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama angkat bicara perihal twit viral peserta CPNS 2021 yang tidak lolos SKB karena pembesaran payudara dan kaki bentuk X.

Satya menjelaskan, beberapa instansi memang mensyaratkan kebugaran jasmani sebagai poin penting dalam seleksi CPNS.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com