Deretan Hakim yang Minta Tak Diusik Saat Mengadili, Ada Mahfud MD dan Hamdan Zoelva Halaman 2

Kompas.com - 04/02/2022, 22:08 WIB

Elza Astari Retaduari

Penulis

Lihat Foto

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Jatim di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (7/10/2013). MK akhirnya menolak gugatan pihak Khofifah dan tetap memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf sesuai dengan keputusan KPUD Jatim. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD membacakan putusan atas uji materil Undang-undang tentang APBN dan APBN Perubahan 2012 di Mahakamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (13/12/2012). Salah satu poin gugatan atas undang-undang tersebut adalah penentuan harga BBM atas mekanisme pasar dan mekanisme pembayaran ganti rugi korban liupur lapindo.

Sidang virtual di Pengadilan Negeri Palembang terhadap mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang terjerat kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Hamdan Zoelva

Saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva juga memberi peringatan agar pihak yang berperkara dalam sengketa pemilu tak mencoba mendekati hakim MK.

Saat itu MK tengah memproses 767 gugatan sengketa Pemilu 2014.

"Kalau ada hubungan keluarga dengan hakim, panitera, maupun pegawai di MK, jangan coba-coba. MK akan memutus secara independen dan imparsial bebas tanpa dipengaruhi oleh siapa pun juga," kata Hamdan di Gedung MK Jakarta, Jumat (16/5/2014).

MK disebutnya akan memutus secara independen dan imparsial tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hamdan juga menyatakan telah mengantisipasi adanya potensi keterlibatan hakim dengan tidak menugaskan penyelesaian sengketa kepada hakim yang berasal dari provinsi yang bersengketa.

"Hakim MK tidak melihat siapa yang beperkara, apa itu teman, keluarga, atau saudara. Kami hanya melihat pada apa yang dipersoalkan dan bukti-bukti yang diajukan," tegasnya.

Dalam sengketa Pemilu 2014, MK menerima sebanyak 735 perkara diajukan oleh 12 parpol nasional dan dua parpol lokal, sedangkan 32 perkara diajukan oleh perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Rosmina

Ketua Majelis Hakim dalam kasus dugaan korupsi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Rosmina menyampaikan peringatan saat mengadili mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino atau RJ Lino.

Rosmina meminta agar tidak ada pihak yang mencoba mendekati majelis hakim dan panitera pengganti untuk memengaruhi proses persidangan.

“Jangan ada upaya-upaya untuk mencoba-coba mendekati majelis atau panitera pengganti kami. Kami juga manusia, kalau terus digoyang bisa marah atau jatuh,” ucap hakim Rosmina dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Ia menyampaikan agar semua pihak dalam persidangan sama-sama menjaga independensi majelis hakim. Peringatan disampaikan Rosmina sebab menurutnya, banyak hakim Pengadilan Tipikor yang diusik oleh pihak-pihak tertentu.