Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Dorong Industri Pertahanan Dalam Negeri Jalankan Manajemen yang Baik

Kompas.com - 03/02/2022, 08:42 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendorong industri pertahanan Indonesia secara keseluruhan menjalankan manajemen dengan sebaik-baiknya.

Hal ini ia sampaikan saat menyaksikan penandatanganan kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan Jet Investment Group SARL di Hanggar Fixed Wing PTDI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/2/2022).

"Tentunya kita mengerti terdapat banyak kekurangan dalam beberapa tahun lalu di bidang manajemen. Harus ada perubahan drastis dalam budaya industri pertahanan tak hanya PTDI, tapi juga industri pertahanan secara keseluruhan," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Kunjungi PT DI, Prabowo Dukung Pemasaran Pesawat CN-235 ke Pasar Internasional

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo memberi instruksi kepadanya sebagai Menteri Pertahanan untuk membesarkan industri pertahanan Indonesia.

Untuk itu, ia berpesan agar industri pertahanan Indonesia terus mencetak prestasi terbaik.

Menurutnya, hal itu merupakan bentuk dari pengabdian kepada bangsa di abad ke-21.

Ia menyatakan, apabila industri tidak kuat, tidak mungkin ekonomi Indonesia kuat.

"Kalau ekonomi kita tidak kuat, tidak mungkin kita bisa jaga kedaulatan bangsa Indonesia. Karena itu kekuarangan-kekurangan yang ada di masa lalu harus segera ditutup dengan prestasi yang terbaik," katanya.

Baca juga: Prabowo Klaim Indonesia Tak Rugi Jalani Kesepakatan FIR dengan Singapura

Adapun ia berpesan agar direksi tidak ragu dalam menindak mereka yang tidak menjalani tugasnya dengan baik.

"Apalagi yang niat melakukan penyelewengan alias korupsi, mencuri dari milik rakyat. Ini segera harus dikeluarkan," katanya.

Ia melanjutkan, industri pertahanan dalam negeri adalah kebanggaan rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri dari segi pemasaran maupun teknologi.

Salah satunya adalah dengan memaksimalkan Transfer of Technology (ToT) dan offset dalam pembelian alutsista ke negara lain.

"Salah satu syarat dalam pembelian alutsista ke negara lain adalah offset. Offset ini dia (negara lain) harus membantu mengembangkan. Dia harus investasi di sini, dia harus membantu tingkatkan produksi, alat-alat, dan lain sebagainya. Kita (pemerintah) negosiasi kepada negara tersebut," jelasnya.

Baca juga: 2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Prabowo menekankan bahwa industri pertahanan dalam negeri juga perlu senantiasa menyadari bahwa mereka adalah kebanggaan bangsa Indonesia dan masyarakat mengharapkan kinerja terbaik mereka.

"Negara kita besar, negara kita kaya, wilayah udara kita adalah aset. Kita adalah tuan di negara kita sendiri, kita harus jadi tuan di tanah, air, dan udara kita sendiri," imbuh dia.

Menhan Prabowo Subianto mengunjungi PT Dirgantara Indonesia (Persero), Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/2/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com