Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman Polisi ke Mafia Karantina yang Buat Gusar Jokowi Hingga Sandiaga Uno

Kompas.com - 02/02/2022, 20:54 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi dugaan permainan karantina ke pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) membuat gusar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Polisi langsung merespons instruksi Jokowi agar mafia karantina diusut tuntas.

Sebenarnya, modus-modus pelanggaran karatina banyak ditemukan selama pandemi Covid-19. Namun yang terbaru, kasus mafia karantina diungkap oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Lewat media sosialnya, Sandiaga mengungkap mendapat laporan dari Warga Negara (WN) Ukraina yang dinyatakan positif Covid-19 bersama putrinya di hari terakhir karantina.

Warga Ukraina ini menjalani karantina di sebuah hotel di Jakarta, dalam rencananya untuk liburan ke Bali. WNA tersebut merasa curiga karena saat hendak tes PCR ulang, ia hanya diperbolehkan melakukan tes di pihak yang telah disiapkan hotel.

Kecurigaan penipuan semakin menjadi karena ia justru diberikan tawaran perpanjangan karantina dengan biaya besar. Akhirnya WN Ukranina itu mengadu ke Sandiaga Uno.

Mendapat laporan itu, Sandiaga lalu menginstruksikan jajaran Kemenparekraf untuk membantu sang wisatawan. Dan setelah diperbolehkan tes PCR ulang di tempat lain, WN Ukraina tersebut dan putrinya dinyatakan negatif Covid-19.

Baca juga: Saat PMI Jadi Sasaran Pemalakan Mafia Karantina, Diminta Rp 4 Juta dan Dipersilakan Pulang

Sandiaga pun geram mengetahui adanya praktik kecurangan yang dilakukan pihak penyedia layanan karantina. Ia menyatakan tak segan untuk menindak tegas pihak-pihak yang berlaku curang dan mencoba memanfaatkan situasi pandemi untuk mendapat keuntungan.

"Jika terbukti melakukan hal tersebut (mafia karantina), saya akan tindak tegas," kata Sandiaga Uno kepada Kompas.com, Minggu (30/1/2022).

Mafia karantina juga buat gusar Jokowi

Rupanya, bukan hanya Menparekraf Sandiaga Uno saja yang mendapat laporan dari WNA terkait praktik-praktik permainan karantina.

Presiden Jokowi juga mendapatkan aduan dari para WNA soal maraknya mafia karantina. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabawo mengusut tuntas persoalan ini.

"Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina," kata Jokowi, dilansir dari unggahan di laman resmi setkab.go.id, Selasa (1/2/2022).

Baca juga: Polisi Akan Koordinasi ke Satgas Covid-19 soal Dugaan Pelanggaran Karantina Mulan Jameela dan Ahmad Dhani

Jokowi mengaku bahkan mendapat protes dari WNA pelaku perjalanan luar negeri yang harus menjalani karantina begitu tiba di Indonesia. Sebab permainan karantina telah merugikan mereka.

"Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," tuturnya.

Ditegaskan Jokowi, kebijakan karantina diterapkan sebagai upaya memperketat pintu masuk Indonesia dari penyebaran virus Covid-19, khususnya varian Omicron.

Namun, ia mewanti-wanti agar kebijakan karantina diterapkan sesuai dengan prosedur.

"Disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk dan pelaksanaan proses karantina yang benar dari luar negeri," tegasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com