Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Lapas Kategori "Maximum Security" Dibangun di Nusakambangan, Akan Dihuni Napi Teroris dan Bandar Narkoba

Kompas.com - 02/02/2022, 12:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah tengah membangun dua buah lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan pengamanan maksimum di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah.

Yasonna menyebutkan, dua lapas tersebut akan dihuni para narapidana berisiko tinggi, yakni narapidana kasus terorisme dan bandar narkoba.

"Nanti yang dua ini dapat kami gunakan untuk tempat bagi narapidana-narapidana berkategori high risk, maka bandar dan teroris akan kami pindahakan ke Nusa Kambangan sesuai kapasitas yang tersedia," kata Yasonna dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: 58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

Yasonna menyebutkan, selain dua lapas dengan kategori maximum security itu, pemerintah juga tengah membangun satu lapas medium security di Nusakambangan.

Ia mengjelaskan, sepanjang tahun lalu, Kemenkumham juga telah memindahkan 329 orang narapidana kategori risiko tinggi ke Nusakambangan.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Yasonna juga menyampaikan bahwa masih terdapat kekurangan kapasitas hunian lapas untuk 138.044 orang.

Sebagai upaya penanganan terhadap kondisi lapas yang jumlah penghuni melampau daya tampung, Yasonna mengatakan, pihaknya telah melakukan asimilasi di rumah bagi 58.708 orang dan membangun unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan tambahan kapasitas 2.818 orang.

"Kami juga mengadakan kebijakan redistribusi pemindahan napi tahun 2021 sebanyak 61.000 orang dari daerah padat yang overkapasitas ke daerah yang tidak overkapasitas," ujar Yasonna.

Ia menambahkan, pihaknya rutin melakukan razia mandiri dan razia gabungan dengan TNI/Polri untuk mencegah masuknya barang ilegal ke lapas dan rumah tahanan.

"Sudah ada terjadi penggagalan penyelundupan barang terlarang sebanyak 101 kali," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com