Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Kudeta Myanmar, Indonesia Desak Militer Tindak Lanjuti 5 Poin Konsensus

Kompas.com - 01/02/2022, 16:07 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendesak militer Myanmar agar segera menindaklanjuti 5 Point Consensus (5PC/5 Poin Konsensus).

Hari ini, Selasa (1/2/2022), tepat satu tahun angkatan bersenjata Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan demokratis yang sah di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi. 

"Indonesia mengecam tindakan tersebut," demikian tulis Kemenlu melalui keterangan resmi mereka.

Sebagai bagian dari keluarga, ASEAN telah mengulurkan bantuan kepada Myanmar melalui 5PC. 

"Sangat disayangkan sampai saat ini tidak terdapat kemajuan signifikan terhadap pelaksanaan 5PC," tulis Kemenlu.

Baca juga: Fadli Zon Tegaskan Pihaknya Konsisten Dukung Pemulihan Demokrasi di Myanmar

"Indonesia mendesak agar militer Myanmar dapat segera menindaklanjuti 5PC dan segera memberikan akses kepada Utusan Khusus ASEAN untuk dapat memulai kerjanya sesuai mandat para pemimpin ASEAN melalui 5PC," imbuh keterangan tersebut.

Indonesia menegaskan akan terus memberikan bantuan dan perhatian terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.

Di samping itu, Indonesia juga menghargai dukungan dunia internasional terhadap 5PC ASEAN.

Untuk diketahui, pada 24 April 2021, para pemimpin dan perwakilan negara-negara ASEAN telah selesai menggelar ASEAN Leaders Meeting (ALM) atau Konferensi Tingkat Tinggi yang membahas solusi bagi krisis politik di Myanmar.

Dalam pertemuan di Jakarta itu, para pemimpin ASEAN telah mencapai lima kesepakatan bersama.

Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua ASEAN Sultan Hassanal Bolkiah dalam keterangan tertulis kepada media massa.

Baca juga: AS, Inggris, dan Kanada Kompak Keluarkan Sanksi Baru untuk Myanmar, Tepat Setahun Setelah Kudeta

"Mengenai situasi di Myanmar, para pemimpin mencapai konsensus sebagai berikut, pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar, dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya," ujar Sultan Hassan.

Kedua, para pemimpin sepakat agar diadakan dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan di Myanmar.

Dialog itu perlu segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.

Ketiga, para pemimpin sepakat mengirimkan utusan khusus Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi dan proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar melalui AHA Centre.

Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com