Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Good Governance: Pengertian, Aktor, dan Pilarnya Menurut UNDP

Kompas.com - 01/02/2022, 02:00 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Good governance secara harfiah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik.

Namun good governance memiliki makna yang luas dan tidak dapat semerta-merta diartikan secara sempit.

Pengertian Good Governance Menurut UNDP

Governance merupakan pergeseran makna dari government. Dalam government, negara menjadi aktor tunggal yang mengatur segala aspek kehidupan.

Sementara dalam governance negara hanya berperan sebagai regulator dan administrator.

Governance bisa dikatakan baik atau good apabila sumber daya dan masalah yang dihadapi publik dikelola secara ekeftif dan efisien. Tentunya dengan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

United Nations Development Prgramme (UNDP) mengemukakan bahwa governance itu sendiri adalah bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor.

Aktor Good Governance

Membangun good governance tidak hanya melibatkan pemerintah atau birokrat yang memiliki wewenang tertentu saja, tetapi juga keterlibatan pihak-pihak di luar itu.

Good governance tidak lepas dari peran tiga aktor kunci. Tiga aktor tersebut adalah:

Pemerintah

Dalam good governance, pemerintah berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif serta menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas.

Swasta

Pihak swasta juga berkontribusi dalam good governance dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi yang sehat.

Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, dan politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat luas di dalamnya.

Membangun good governance tentu harus berorientasi pada peran aktif ketiga aktor tersebut untuk memiliki wewenang dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Penekanan akan kesetaraan ini akan memberi ruang kepada semua pihak di luar pemerintah untuk berperan optimal. Sinergitas yang berimbang antara ketiganya akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pilar Good Governance

Untuk bisa menciptakan Good Governance harus memenuhi pilar atau elemen dasar, yaitu:

  1. Transparansi (keterbukaan)
  2. Partisipatori (peran masyarakat)
  3. Akuntabilitas (kinerja pemerintah yang terukur)

 

Referensi:

  • HS, Tomo. 2019. Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance. Jakarta: Indocamp
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com