Kompas.com - 28/01/2022, 19:09 WIB
Sekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Edy Mulyadi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Edy Mulyadi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan Edy Mulyadi dijadwalkan ulang untuk diperiksa sebagai saksi pada Senin (31/1/2022).

Ramadhan mengatakan, penyidik akan menjemput Edy, jika ia kembali tidak hadir memenuhi panggilan kedua.

"Jadi nanti hari Senin tanggal 31 Januari 2022 kalau seandainya yang bersangkutan tidak hadir maka kita jemput dan kita bawa ke Mabes Polri," kata Ramadhan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/1/2022).

Baca juga: Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

Adapun Edy dijadwalkan melakukan pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat pagi ini, namun ia berhalangan hadir.

Bareskrim pun kembali menjadwalkan Edy untuk diperiksa Senin (31/1/2022).

Menurut Ramadhan, surat pemanggilan kedua sudah diterima oleh istri Edy.

Diketahui, kasus dugaan ujaran kebencian ini bermula saat Edy melontarkan kritikan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru yang menyinggung warga Kalimantan.

Baca juga: Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Dalam video yang beredar di media sosial, Edy Mulyadi mengkritik bahwa lahan IKN baru tak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi.

"Bisa memahami enggak, ini ada tempat elite punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak," ujar Edy dalam video di kanal YouTube Mimbar Tube, seperti dikutip Tribunnews.

Selain itu, Edy juga menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seperti "macan yang jadi mengeong".

Edy pun telah meminta maaf dan membuat klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa frasa “tempat jin buang anak” merupakan istilah untuk tempat yang jauh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

Nasional
Tak Maksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Tak Maksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Nasional
Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-Parpol

Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-Parpol

Nasional
Gubernur Lemhannas: Integrasi Antar Matra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Gubernur Lemhannas: Integrasi Antar Matra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Nasional
Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

Nasional
Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

Nasional
Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: 'Lip Service' Saja

Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: "Lip Service" Saja

Nasional
Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

Nasional
Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

Nasional
Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Nasional
MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Nasional
Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Nasional
Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.