Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Kompas.com - 28/01/2022, 08:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, transformasi menuju energi hijau merupakan salah satu fokus dalam Presidensi G20 Indonesia. Sejalan dengan itu, Jokowi mendorong B20 untuk berkontribusi dalam upaya mempercepat transformasi energi ini.

“Kami mengharapkan kontribusi B20 untuk mempercepat transformasi energi yang mulus, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat kecil,” kata Presiden saat membuka secara resmi Pertemuan Pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting 2022, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi melanjutkan, solusi global dalam hal pendanaan dan kemitraan merupakan agenda yang harus menjadi perhatian utama, termasuk alih teknologi untuk mendorong produksi berbasis ekonomi hijau.

Sebab, potensi di sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk pendanaan dan investasi.

Kepala Negara mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 gigawatt, baik itu yang bersumber dari air, panas bumi, angin, maupun matahari.

Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya mineral logam yang dibutuhkan untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

“Kami kaya akan nikel, bauksit, timah, dan tembaga. Kami memastikan akan menyuplai cukup bahan-bahan tersebut untuk kebutuhan dunia," kata Jokowi.

Baca juga: 7 Fakta Kota Pagar Alam yang Dicanangkan Sebagai Kota Energi Hijau

"Namun, bukan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah tinggi,” tegas Presiden.

Presiden juga menjelaskan, hilirisasi nikel yang dimulai tahun 2015 di Indonesia telah memberikan dampak positif pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai ekspor, serta neraca perdagangan Indonesia.

Kepala Negara menjelaskan, saat ini nilai ekspor Indonesia meningkat sebesar 230 miliar dollar AS yang sangat dipengaruhi oleh peningkatan ekspor besi baja. Ekspor besi baja pada tahun 2021 mencapai 20,9 miliar dollar AS, meningkat dari hanya 1,1 miliar dollar di tahun 2014.

Pada tahun 2022, Presiden Jokowi memperkirakan nilai ekspor besi baja Indonesia dapat mencapai kisaran 28-30 miliar dollar AS.

“Setelah nikel, kami akan mendorong investasi di sektor bauksit, tembaga, dan timah,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan, mekanisme transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang dilakukan Indonesia akan tetap menjamin kepastian investasi. Pemerintah mendorong “pensiun dini” pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Jawa dan Sumatera dan beralih ke energi baru terbarukan seperti geotermal dan solar panel.

“Kami akan membuka partisipasi di sektor swasta untuk berinvestasi di transisi energi ini. Saat ini, ada 5,5 gigawatt PLTU yang siap untuk program early retirement ini,” ungkapnya.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan dekarbonisasi di sektor transportasi dengan membangun mass urban transport, seperti LRT (Lintas Rel Terpadu) dan MRT (Moda Raya Terpadu) di Jakarta, serta mendorong investasi untuk pabrik mobil listrik.

"Kami mengundang investasi yang bisa mendorong nilai tambah yang saling menguntungkan,” ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com