Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Kompas.com - 27/01/2022, 20:47 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk merancang masterplan Kampung Gabus Haruan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro mengatakan, sinergi tersebut merupakan kelanjutan kerja sama Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu yang telah dilaksanakan pada 2019.

Hal tersebut disampaikan Kusdiantoro saat melakukan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan dengan Pemkab Tanah Bumbu di Kantor BRSDM, Jakarta Pusat, Selasa (25/1/2022).

Adapun sinergi yang dilakukan bertujuan mengambangkan potensi perikanan di Kabupaten Tanah Bambu dengan tujuan meningkatkan lapangan kerja, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Kusdiantoro menerangkan, masterplan kampung ikan gabus dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian KP terkait pengembangan kampung-kampung budi daya komoditas lokal.

Selain merancang masterplan kampung ikan gabus, lanjut dia, pihaknya juga menyelenggarakan pendidikan vokasi bagi masyarakat melalui pendekatan teaching factory, dengan porsi 70 persen praktik dan 30 persen teori.

Adapun sebanyak 55 persen peserta didik merupakan anak dari pelaku utama kelautan dan perikanan, yaitu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan, serta petambak garam.

Seluruh biaya pendidikan dan perlengkapan peserta didik ditanggung oleh negara.

Lebih lanjut, 45 persen peserta didik merupakan masyarakat umum. Peserta didik ini masih berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi dengan biaya terjangkau karena mendapat subsidi negara.

Baca juga: KKP Pastikan Zona Fishing Industri Prioritaskan Nelayan Lokal

Tak hanya itu, Kusdiantoro menerangkan, BRSDM juga menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan, seperti pelatihan budi daya ikan nila dengan teknologi bioflok pada 2021.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tanah Bumbu M Zairullah Azhar berharap kerja sama yang dilakukan BRSDM dengan Pemkab Tanah Bumbu mampu mengangkat sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya.

Ia juga berharap, tim BRSDM dapat mengunjungi Tanah Bumbu untuk melihat langsung potensi kelautan di sana.

Zairullah menilai, Tanah Bumbu memiliki potensi kelautan dan perikanan besar yang belum dimanfaatkan dengan optimal.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu H Hasanuddin menambahkan, di Tanah Bumbu terdapat 10.000 hektar (ha) tambak udang yang terdiri dari tambah aktif dan nonaktif.

Menurutnya, kapasitas para nelayan di Tanah Bumbu masih kurang sehingga perlu ditingkatkan.

Baca juga: Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Adapun sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) pada Selasa (18/1/2022), Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan kampung perikanan menjadi salah satu program Kementerian KP yang akan diakselerasi tahun ini.

“Dengan adanya kegiatan ini, sektor kelautan dan perikanan di Tanah Bumbu akan bisa berkembang karena sudah punya landasan atau modalitas untuk pembangunan kelautan dan perikanan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (27/1/2022).

Trenggono menyampaikan, apabila pembangunan kelautan dan perikanan berhasil, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat seiring dengan terbukanya lapangan pekerjaan sektor kelautan dan perikanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com