Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Aliansi Borneo Bersatu Haji Rahmat Nasution Hamka mengungkapkan bahwa Edy Mulyadi juga harus menerima hukuman adat atas ucapannya yang menyinggung masyarakat Kalimantan.

Menurut Rahmat, hukuman itu menjadi satu keharusan bagi Edy selain menerima proses hukum negara yang berlaku.

"Itu adalah merupakan keharusan. Hukum positif silakan jalan, tapi untuk menebus kesalahan secara moral kepada para leluhur kami dan juga kepada kami kami yang ada anak cucunya ini juga harus dilakukan," kata Rahmat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Kecam Keras Pernyataan Edy Mulyadi, Aliansi Borneo Bersatu: Melukai Hati Masyarakat Kalimantan

Adapun Rahmat bersama rombongan Aliansi Borneo Bersatu mendatangi DPR untuk menyampaikan aspirasi usai ramai pernyataan Edy Mulyadi yang menyinggung lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Mereka diterima oleh jajaran Komisi III DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Borneo Bersatu meminta Edy dihukum secara adat.

Menurut Rahmat, hukuman tersebut bertujuan menjadi pelajaran kepada Edy dan orang lain agar tak melakukan kesalahan serupa.

"Sebagai bentuk nantinya ini agar ada menjadi satu bentuk pelajaran tidak terulang lagi hal-hal tersebut kepada suku bangsa kami," tegasnya.

Baca juga: Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Rahmat menjelaskan, pihaknya juga telah menyiapkan hukuman adat yang dimaksudkan kepada Edy.

Kata dia, ada ketentuan-ketentuan adat yang berlaku sebagai hukuman kepada Edy.

"Nanti apakah akan bayar denda atau potong kerbau atau potong apa itu nanti semuanya akan diproses secara hukum adat dengan seadil-adilnya," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Edy Mulyadi menjadi pembicaraan publik beberapa waktu terakhir.

Pasalnya, Edy memberikan pernyataan yang menyinggung daerah Kalimantan. Dia mengkritik lokasi IKN.

Baca juga: Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Dikutip dari Tribunnews, pernyataan itu berkaitan dengan kritikan Edy yang menolak perpindahan IKN ke Kalimantan Timur dengan menyebutkan istilah "tempat jin buang anak".

Dalam video yang beredar Edy Mulyadi mengkritik bahwa lahan ibu kota negara (IKN) baru tak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi.

"Bisa memahami enggak, ini ada tempat elite punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak," ujar Edy dalam video di kanal YouTube Mimbar Tube, seperti dikutip Tribunnews.