Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Buka Pintu Wisata "Travel Bubble" Batam-Bintan-Singapura di Tengah Lonjakan Omicron

Kompas.com - 24/01/2022, 13:32 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia membuka pintu pariwisata dalam negeri melalui skema travel bubble Batam-Bintan-Singapura.

Travel bubble dibuka mulai Senin, 24 Januari 2022 hari ini, di tengah meningkatnya penularan virus corona di Indonesia akibat varian Omicron.

"Pemerintah juga mendorong travel bubble antara Batam, Bintan, dengan Singapura. Ini tentu untuk mendorong kegiatan pariwisata di Batam, Bintan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Senin (24/1/2022).

Baca juga: Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Airlangga mengatakan, mekanisme terkait travel bubble Batam-Bintan-Singapura ini telah dituangkan dalam surat edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Melalui SE tersebut diatur bahwa pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) untuk travel bubble adalah melalui Nongsapura di Batam dan pelabuhan ferry di Telani, Bintan.

SE itu juga memuat syarat berwisata ke Indonesia melalui skema travel bubble.

"Persyaratannya adalah mereka yang datang harus sudah 2 kali vaksin, kemudian negatif PCR 3x24 jam, memiliki visa kecuali bagi WNA Singapura yang bagian dari ASEAN," ungkap Airlangga.

"Dan mempunyai kepemilikan asuransi sebesar 30.000 Singapore Dollar dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan BluePass," lanjutnya.

Dengan dibukanya travel bubble ini, lanjut Airlangga, Batam dan Bintan diwajibkan membentuk Satgas Penanganan Covid-19 daerah.

Baca juga: Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Disiapkan pula hotel dan tempat-tempat yang sudah memenuhi cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment sustainability (kelestarian lingkungan).

"Baik SE maupun Peraturan Gubernur sudah disiapkan," kata dia.

Adapun salah satu pertimbangan pemerintah menerapkan travel bubble yakni Batam dan Bintan sudah berada di level 1 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ke depan, jika travel bubble mengakibatkan kenaikan Covid-19, maka tak menutup kemungkinan skema ini dihentikan.

"Kita akan dievaluasi tiap minggu dan kalau memang kita anggap (travel bubble) tidak bagus diteruskan ya kita setop," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Senin.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberikan persetujuan atas rencana pembukaan pintu masuk wisata antara Kepulauan Riau dan Singapura lewat skema travel bubble.

Melalui skema ini, dua atau lebih negara akan menyepakati gelembung atau koridor perjalanan untuk mengontrol penyebaran Covid-19.

Adapun kasus Covid-19 di Indonesia kembali merangkak naik beberapa hari terakhir.

Pada 22 Januari 2022 penambahan kasus Covid-19 harian melonjak tinggi melewati angka 3.000, tepatnya 3.205 kasus.

Ini adalah kali pertama Indonesia kembali mencatatkan kasus Covid-19 harian di atas 3.000 setelah 21 September 2021.

Baca juga: Pastikan Bed Occupancy Rate RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Kemudian, pada 23 Januari bertambah 2.925 kasus Covid-19 sehingga total kasus kini mencapai 4.286.378 terhitung sejak kasus Covid-19 pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Sementara, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, hingga Jumat (21/1/2022), terdapat 1.161 varian Omicron di Tanah Air.

Dari angka itu, kasus Omicron masih didominasi dari pelaku perjalanan luar negeri, yakni 831 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com