Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

Kompas.com - 21/01/2022, 09:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan tujuh atensi terkait pertahanan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Pertama adalah meningkatkan kesiapan dan profesionalisme pertahanan dan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya laten yang ada, bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan tugas-tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Lagi Diproses

"Termasuk ancaman chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive," ujar Prabowo saat membuka Rapim Kemenhan Tahun 2022, Kamis.

Atensi kedua, memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara lainnya.

Peningkatan kerja sama ini dalam rangka menciptakan saling kepercayaan, membangun kemampuan pertahanan, dan profesionalisasi TNI. Termasuk memperkuat industri pertahanan, serta menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Ketiga, kata Prabowo, mewujudkan pembentukan satuan produksi pada satuan-satuan TNI yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas TNI melalui operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Keempat, lanjut Prabowo, harus menyiapkan wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional lainnya.

"Guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI," kata Prabowo.

Atensi Kelima adalah memperkuat coastal missile defence system (CMDS) dan coastal surveillance system (CSS) untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan adanya Alur Laut Kepulauan Indnesia I, II, dan III.

Baca juga: Prabowo: Pembelian Pesawat F-15EX Masih Tahap Negosiasi, Dassault Rafale Tinggal Aktifkan Kontrak

Keenam, Prabowo mengatakan, mewujudkan sinkronisasi penataan ruang pertahanan berupa ruang wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan, dan kawasan strategis nasional bagi kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

Ketujuh, imbuh Prabowo, melaksanakan evaluasi dan perbaikan di seluruh jajaran satuan kerja Kemenhan dan TNI.

"Kita harus berani untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan ruang masing-masing," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com