Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Kompas.com - 21/01/2022, 08:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) baru menjadi undang-undang dalam kurun 43 hari saja.

Untuk proyek sebesar ini, pembahasan RUU menjadi UU dilakukan tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai.

Preseden ini mengingatkan tentang bermasalahnya pembuatan Undang-undang Cipta Kerja yang juga didalangi DPR dan pemerintah.

Undang-undang yang berujung divonis inkonsitusional bersyarat ini juga dibuat dengan sistem kebut semalam seperti halnya UU IKN.

Baca juga: AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

Di balik pengerjaan yang serbakilat, ada satu benang merah yang menautkan dua beleid ini: keduanya sarat kepentingan pengusaha kelas kakap.

Megaproyek oligarki

Koalisi Masyarakat Sipil menuding bahwa proyek ibu kota negara (IKN) baru merupakan megaproyek oligarki yang mengancam keselamatan rakyat.

Adapun Koalisi Sipil ini terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 17 LBH kantor, Yayasan Srikandi Lestari, Sajogyo institute, dan #BersihkanIndonesia.

"Dana yang digunakan untuk mewujudkan pemindahan ibu kota, akan sangat lebih berguna apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (kesehatan, pendidikan, dll) yang sedang mengalami kesulitan," bunyi siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (20/1/2022).

Baca juga: AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Pemindahan ibu kota ini tak lebih dari proyek oligarki karena menurut Koalisi, tampak upaya mendekatkan IKN dengan pusat bisnis beberapa korporasi di sana, yang wilayah konsesinya masuk dalam kawasan IKN.

Koalisi menilai, ada upaya "menghapus dosa" korporasi-korporasi tersebut.

"Menurut catatan JATAM Kaltim, terdapat 94 lubang tambang yang berada di kawasan IKN di mana tanggungjawab untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang seharusnya dilakukan oleh korporasi, diambil alih dan menjadi tanggungjawab negara," tulis mereka.

Maka, menjadi jelas mengapa pemindahan ibu kota dilakukan serbakilat dan tidak transparan.

Padahal, pihak yang terdampak langsung dari proyek ini sangat banyak, mulai dari warga dan masyarakat adat Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, para ASN pemerintah pusat yang selama ini tinggal di Jakarta, hingga warga Sulawesi Tengah yang harus menghadapi kerusakan lingkungan imbas proyek tambang di wilayahnya demi suplai infrastruktur dan tenaga listrik IKN.

Baca juga: Pemerintah Jadikan Alam Sutera dan BSD City Rujukan Bangun IKN, Apa yang Dipelajari?

Pendanaan IKN di situs IKN, pada bagian Sekilas IKN.DOK IKN via IKN.GO.ID Pendanaan IKN di situs IKN, pada bagian Sekilas IKN.

Mengekspor masalah Jakarta ke Kalimantan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Kenang Buya Syafii sebagai Sosok Pengayom dan Bijaksana

Ketua DPR Kenang Buya Syafii sebagai Sosok Pengayom dan Bijaksana

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Anggota DPR: Bisa Ganggu Pelayaan Publik

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Anggota DPR: Bisa Ganggu Pelayaan Publik

Nasional
Waketum MUI Ajak Warga Indonesia Belajar Banyak dari Buya Syafii yang Telah Berpulang

Waketum MUI Ajak Warga Indonesia Belajar Banyak dari Buya Syafii yang Telah Berpulang

Nasional
Reformasi Jilid II Dinilai Perlu demi Jauhkan Politik dari Oligarki

Reformasi Jilid II Dinilai Perlu demi Jauhkan Politik dari Oligarki

Nasional
Buya Syafii Maarif Wafat, Mahfud MD: Umat Islam dan Bangsa Indonesia Kehilangan Tokoh Besarnya

Buya Syafii Maarif Wafat, Mahfud MD: Umat Islam dan Bangsa Indonesia Kehilangan Tokoh Besarnya

Nasional
Mengenang Kedekatan Buya Syafii dan Jokowi, Sang Guru Bangsa yang Didengar Presiden

Mengenang Kedekatan Buya Syafii dan Jokowi, Sang Guru Bangsa yang Didengar Presiden

Nasional
PBNU Kenang Buya Syafii: Salah Seorang Ulama dan Cendekiawan Terbaik Bangsa Indonesia

PBNU Kenang Buya Syafii: Salah Seorang Ulama dan Cendekiawan Terbaik Bangsa Indonesia

Nasional
Kenang Pesan Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Muhammadiyah Bukan Hanya Islam, tapi juga Gerakan Ilmu

Kenang Pesan Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Muhammadiyah Bukan Hanya Islam, tapi juga Gerakan Ilmu

Nasional
Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

Nasional
Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Nasional
Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

Nasional
Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Nasional
Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma 'Pajangan'

Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma "Pajangan"

Nasional
Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.