Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Kompas.com - 20/01/2022, 12:38 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan 6 pilar transformasi sistem kesehatan di Indonesia.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Abdul Kadir mengatakan, hal tersebut dilakukan demi menyiapkan sistem kesehatan yang lebih baik di Indonesia bila terjadi wabah seperti pandemi Covid-19.

"Maka Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sistem Kesehatan dengan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia," kata Abdul dalam acara Pra Muktamar IDI, Kamis (20/1/2022).

Baca juga: Transportasi Seharusnya Tunduk pada PSBB Kementerian Kesehatan

Abdul mengatakan, enam pilar transformasi sistem kesehatan tersebut adalah transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transfromasi teknologi kesehatan.

Ia mengatakan, transformasi layanan primer akan fokus pada aktivitas preventif dan promotif yang dilakukan Puskesmas.

"Nanti akan diarahkan dia (puskemas) banyak melakukan kegiatan outdoor seperti promotif dan preventif, jadi fungsi kesehatan masyarakat akan menonjol," ujarnya.

Baca juga: Australia Sedang Menghadapi Pandemi Covid-19 Terburuknya, Catatkan Rekor Kematian

Abdul mengatakan, untuk transformasi layanan rujukan, pihaknya akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit di kawasan Indonesia Timur.

"Peluang membangun RS masih sangat besar sayangnya saat ini RS kita terkonsentrasi di kota besar sedangkan di Papua dan Maluku masih sangat kurang, ini tantangan kita," tuturnya.

Abdul melanjutkan, untuk transformasi sistem ketahanan kesehatan, pihaknya akan memperkuat sektor farmasi dan alat kesehatan.

Baca juga: Penyediaan Perumahan Rakyat Pasca-Pandemi Covid-19

Ia mengatakan, alat-alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri wajib dibeli, sedangkan penjualan alat kesehatan produk impor yang tersedia di e-katalog harus mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah.

"Mereka bisa jual (alat kesehatan) tetapi mereka harus memenuhi syarat yaitu dapat membangun pabriknya di Indonesia," ucap dia.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan, pihaknya juga akan melakukan transformasi pada sistem pembiayaan kesehatan yaitu dengan berbasis digital.

Kemudian, untuk transformasi sumber daya manusia (SDM) Kesehatan, pemerintah akan memberikan beasiswa untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa.

"Dan untuk transformasi teknologi kesehatan d dilakukan dengan pemanfaatan bioteknologi di sektor kesehatan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com