Jokowi Singgung BUMN Pariwisata, Sebut Lemah akibat Jalan Sendiri-sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung kondisi kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Kali ini yang disinggung adalah keberadaan BUMN bidang pariwisata.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada peluncuran holding BUMN Pariwisata InJourney di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, NTB, Kamis (13/1/2022).

"Kita lihat yang lalu-lalu, BUMN-BUMN beserta anak dan cucunya ini berjalan sendiri-sendiri, tidak terkonsolidasi, sehingga menjadi lemah, lemah, lemah, lemah," ujar Jokowi dalam sambutan yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden itu.

"Belum lagi soal manajemen, pengelolaan manajemen yang kalah jauh, kalah jauh sekali dengan perusahaan-perusahaan swasta. Padahal, asetnya ini bagus-bagus kalau saya lihat, asetnya bagus-bagus, dengan lokasi-lokasi strategis yang premium, tapi tidak dikelola dengan manajemen yang baik," lanjutnya menyinggung aset wisata Indonesia.

Baca juga: Potensi Aset Holding BUMN Pariwisata InJourney Rp 260 Triliun, Jokowi: Saya Catat

Menurut Jokowi, sejak tujuh tahun lalu dirinya telah berulang kali meminta agar ada konsolidasi dan restrukturisasi BUMN bidang pariwisata.

Sebab, jika BUMN sudah terintegrasi dalam satu holding, Presiden berharap akan menjadi sebuah kekuatan besar.

Jokowi mengungkapkan, setelah adanya holding BUMN pariwisata ini akan muncul potensi aset sebesar Rp 260 triliun pada 2024.

Dirinya meminta Kementerian BUMN berhati-hati terhadap potensi ini.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), di 2024 akan muncul aset, berapa? Rp 260-an triliun. Hati-hati saya catat," tegasnya.

"Saya ingin mengingatkan bahwa holdingisasi ini harus membuat holding BUMN pariwisata menjadi gesit dan lincah serta profesional. Karena kunci ini, membuat tata kelola menjadi lebih efisien dan lebih simpel dan sederhana," lanjut Jokowi.

Dia menekankan jangan sampai ke depannya justru muncul keribetan-keribetan baru atau memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru.

Presiden menegaskan, kunci untuk bergerak lebih maju adalah perbaikan manajemen karena potensi pariwisata masih terbuka lebar.

Baca juga: Resmikan Holding BUMN, Jokowi Minta Selesaikan Penghambat Kemajuan Pariwisata

Jokowi menuturkan, potensi pasar pariwisata domestik sangat besar. Mengacu pada data yang diungkap Erick Thohir, Jokowi menyebutkan perjalanan domestik bisa mencapai 330 juta. 

"Ini potensi yang besar sekali, jangan diambil oleh negara lain. Masih jauh sekali dengan wisatawan mancanegara yang mencapai hanya 17 juta perjalanan, meskipun ini juga penting," tegas Jokowi.

"Pada 2022, kita akan menjadi tuan rumah acara-acara yang berskala internasional. Maret ada MotoGP, nanti November ada G20, dan event-event besar lainnya yang mengarahkan dunia kepada Indonesia. Karena itu, momen emas ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," tuturnya.

Jokowi ingin persiapan 10 Destinasi Pariwisata Super Prioritas dapat ditunjukkan secara maksimal dengan pengelolaan destinasi yang bersih, rapi, dan profesional.

Kepala Negara menambahkan, kemajuan sektor pariwisata semestinya juga dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar.

Mantan Wali Kota Solo ini berpesan agar masyarakat diberi ruang dan kesempatan untuk menjadi bagian dari sektor pariwisata.

"Ini penting sekali, menjadi bagian dari kemajuan pariwisata yang ada di daerahnya, menjadi bagian dari kemajuan negara kita Indonesia," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, bukan kali ini saja Jokowi menyinggung kinerja BUMN.

Beberapa bulan lalu, Presiden menyampaikan pernyataan keras saat memberikan arahan kepada jajaran direksi dan komisaris PT PLN serta PT Pertamina di Istana Kepresidenan Bogor baru-baru ini.

Mulanya, Presiden meminta kedua perusahaan itu mempersiapkan diri untuk menghadapi transisi dari energi fosil ke energi hijau.

Jokowi menekankan bahwa PLN dan Pertamina harus siap menghadapi transisi itu.

“Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, lima tahun yang akan datang akan apa,” ujar Jokowi pada November 2021.

Pemaparan Jokowi pun berlanjut evaluasi kepada BUMN.

Pertama, persoalan investasi. Menurut Jokowi, hambatan investasi di perusahaan BUMN disebabkan kondisi internal dan birokrasi di Indonesia.

Jokowi mengatakan, dia sampai ingin marah saat mengetahui proses investasi yang seharusnya mudah dilakukan, tetapi sulit direalisasikan.

Baca juga: Jokowi Luncurkan Holding BUMN Pariwisata InJourney

"Terus (terang) saya ini orang lapangan ya, saya kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu (mudah), tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok sulit? Enggak jalan-jalan," ujar dia.

Kepala Negara pun menyebutkan, sebenarnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN banyak sekali sehingga harus antre.

Akan tetapi, ruwetnya internal BUMN dan birokrasi menjadi penghambat realisasi investasi yang ada.

"Saya minta kondisi-kondisi seperti itu harus terus diperbaiki dengan profesionalisme dari jajaran komisaris dan direksi," kata dia.