Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setidaknya 70 Persen Kelompok Rentan Dapat Booster Vaksin Akhir Februari untuk Cegah Gelombang Ke-3

Kompas.com - 12/01/2022, 17:23 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, pemerintah harus bisa mengejar target vaksinasi untuk dosis lanjutan atau booster bagi kelompok rentan hingga mencapai 70 persen sebelum akhir Februari.

Hal tersebut diperlukan untuk mencegah varian Omicron yang mungkin menyebabkan gelombang ketiga Covid-19.

"Kelompok berisiko tinggi perlu dikejar, sebelum akhir Februari sudah bisa setidaknya 70 persen yang risiko tinggi bisa terkejar booster," ujar Dicky ketika dihubungi, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Luhut Prediksi Puncak Kasus Omicron Terjadi Awal Februari

Untuk diketahui, beberapa golongan yang termasuk dalam kelompok berisiko tinggi atau rentan untuk terkena Covid-19 yakni orang yang memiliki penyakit penyerta (komorbid), berusia lanjut, memiliki daya tahan tubuh rendah, dan mengalami obesitas.

Di sisi lain, Dicky juga menyoroti tingkat vaksinasi Covid-19 hingga dosis kedua yang masih rendah di luar Jawa, khususnya untuk lansia.

"Luar Jawa lansia banyak yang belum dua dosis ini kita punya waktu sebulan ke depan untuk mempercepat," ujar dia.

Baru saja diumumkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada hari ini, tercatat penambahan 92 kasus baru Covid-19 dari penularan varian Omicron. Dengan demikian, total kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron di Indonesia mencapai 506.

Baca juga: Kasus Omicron Capai 506, Kemenkes Ingatkan Warga Bersiap Hadapi Lonjakan Covid-19

Dicky pun memproyeksi, gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia bakal terjadi sekitar bulan Februari-Maret.

Namun demikian, dengan langkah antisipatif berupa percepatan vaksinasi booster. Selain itu, pemerintah juga perlu kian menggencarkan testing, tracing, dan tracking.

"Memang gelombang ketiganya sulit dicegah. Tapi puncak kasusnya jadi kecil, mungkin di kisaran 20.000 nggak sampai ratusan ribu," kata Dicky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com