Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi "Booster" Dimulai, Pimpinan Komisi IX Ingatkan Soal Pendataan

Kompas.com - 12/01/2022, 12:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memulai vaksinasi booster secara gratis pada Rabu (12/1/2022).

Namun, Melki mengingatkan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merapikan data terkait vaksinasi agar vaksinasi booster dapat dilaksanakan secara efektif.

"Secara teknis nantinya Kementerian Kesehatan mesti mulai mempersiapkan dengan baik berbagai kebutuhan-kebutuhan di lapangan yang dibutuhkan, terutama dan paling mendasar terkait dengan bagaimana merapikan betul soal data vaksinasi yang kita miliki dari seluruh Indonesia," kata Melki kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 untuk Booster Aman

Politikus Partai Golkar itu mengemukakan, pendataan tersebut mesti dilakukan dari hari ke hari hingga bulan ke bulan. Menurut dia, Kemenkes pasti sudah memiliki data tersebut tetapi masih perlu dirapikan serta dibagikan ke pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga RT dan RW.

"Itu memudahkan kita untuk nantinya langsung menjangkau pada orang per orang yang sudah melaksanakan vaksinasi kedua untuk bisa mendapatkan booster," ujar Melki.

Dia menambahkan, pemerintah juga mesti segera mempersiapkan para lansia untuk bisa mendapatkan vaksinasi booster sesuai dengan waktunya.

"Dan juga kelompok masyarakat rentan yang memang karena kondisi, karena pekerjaan, karena situasinya, memang perlu juga segera mendapatkan booster, juga perlu segera diformulasikan untuk segara diberikan vaksinasi booster yang kita miliki," kata dia.

Vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster yang bersifat sebagai penguat dimulai pada Rabu ini.

Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi booster diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat.

"Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama," ujar Jokowi, Selasa kemarin.

Jokowi menyatakan, vaksinasi booster ini diprioritaskan untuk warga lanjut usia (lansia) dan kelompok rentan.

Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan agar dapat menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua dalam jangka waktu lebih dari enam bulan sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com