Pelaporan Ahok dan Ganjar ke KPK Disebut Wajar jika Dinilai Bermuatan Politis

JAKARTA, KOMPAS.com – Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyatakan wajar bila sebagian orang menilai pelaporan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermuatan politis.

“Publik ingin tahu motif pelaporannya. Ini kan rata-rata kasus lama yang sudah dianggap selesai oleh publik, tapi kok dimunculkan lagi ke permukaan. Itu kan tanda tanya besar,” kata Adi ketika dihubungi, Selasa (11/1/2022).

“Wajar kalau ada yang menduga ini adalah bagian dari upaya merusak kredibilitas nama-nama yang dilaporkan,” tambah dia.

Baca juga: Respons Ahok hingga KPK Terkait Laporan Tujuh Kasus Dugaan Korupsi

Pelaporan itu dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK), yang dimotori Adhie Massardi dan Marwan Batubara.

Selain melaporkan Ahok dan Ganjar, PNPK juga mengeklaim melaporkan dua putra Presiden RI Joko Widodo, yaitu Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming.

Adi menilai, nama-nama tersebut saat ini cukup dominan dalam perbincangan politik. Ganjar, misalnya, kerap tampil sebagai sosok dengan elektabilitas paling tinggi menjelang Pilpres 2024 hasil penelitian lembaga-lembaga survei.

Sementara itu, nama Ahok dan Gibran juga dimunculkan oleh PDI-P sebagai kader potensial untuk diusung dalam Pilgub DKI 2024.

“Artinya nama-nama yang dilaporkan ini memang nama-nama yang saat ini sedang diproyeksikan sebagai calon pemimpin masa depan,” ucap Adi.

Ia mengatakan, tak jadi soal siapa pun yang melaporkan seseorang yang diduga korupsi kepada KPK. Pelaporan seperti ini merupakan hal yang baik dalam sistem demokrasi.

Namun, kembali lagi, pelaporan yang dinilai tebang-pilih seperti ini wajar jika dicurigai.

“Kan juga menjadi pertanyaan orang, kenapa rata-rata (kader) PDI-P yang dilaporkan, yang lain kok tidak? Kasus yang menggantung dan tidak selesai kan bukan hanya mereka saja, kan banyak kasusnya,” ujar dia.