Pertanyakan Ninik Mamak, Megawati Merasa Sumatera Barat Kini Beda

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menilai, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dulu ia kenal telah berbeda di masa sekarang.

Sebab, menurut Megawati, ada adat istiadat milik Sumbar yang kini mulai terlupakan atau ditinggalkan, yaitu Ninik Mamak.

Diketahui, Ninik Mamak adalah lembaga adat di Minangkabau terdiri dari kumpulan penghulu.

"Bukankah sudah tidak adakah yang namanya tradisi bermusyawarah mufakat oleh Ninik mamak itu?," kata Megawati dalam pidatonya di acara puncak perayaan HUT ke-49 PDI-P, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Cerita Megawati Kampanya saat Orde Baru dan Dianggap Partai Sendal Jepit

Presiden ke-5 RI itu mengaku membicarakan soal Ninik Mamak dengan tokoh Muhammadiyah sekaligus tokoh Sumatera Barat, Ahmad Syafii Maarif (Buya).

Megawati mengatakan, ia berbincang dan bertanya pada Buya yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengapa tradisi Ninik Mamak tak ada lagi.

"Saya sering bicara dengan Buya, Syafii Maarif karena beliau juga di dewan pengarah Badan Pembinaan ideologi Pancasila. Saya tanya, kenapa sih Sumatera Barat menjadi berubah ya, Buya?," tanya dia.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu juga menilai, Sumatera Barat kini terasa sepi.

Ia pun kemudian bertanya kepada masyarakat Sumatera Barat mengapa hal ini terjadi.

Namun, kondisi ditinggalkannya tradisi juga diungkap Mega tidak hanya terjadi di Sumatera Barat.

Baca juga: Ingat Bung Karno, Megawati Harap Tak Ada Lagi Pemimpin yang Diperlakukan Tidak Adil

Pada kesempatan yang sama, dirinya juga menyinggung provinsi Aceh yang kini tidak memiliki Sultanah, gelar yang disematkan untuk seorang perempuan yang memimpin kesultanan.

"Seperti tadi saya katakan Aceh saja banyak melupakan Sultanahnya, Sultanah lho, jadi Sultanah itu perempuan," contohnya.

Atas fenomena itu, Megawati mengungkit pernyataan ayahnya, yaitu Presiden pertama RI Soekarno bahwa akan lebih sulit menghadapi bangsa sendiri daripada penjajah.

Menurut dia, perubahan yang dilihat pada tradisi sejumlah daerah saat ini menjadi relevan dengan pernyataan Bung Karno itu.

Baca juga: Hadir di HUT PDI-P, Ganjar Ingatkan Pesan Megawati: Jangan Pernah Memunggungi Rakyat

Berkaitan dengan itu, Megawati mengajak seluruh pihak untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Salah satu cara yang dia tekankan adalah dengan membangkitkan kembali semangat gotong royong di Tanah Air.

Hal itu dinilai Mega sebagai sebuah tradisi yang memperkuat persatuan.

Gotong royong itu diharap mampu menjadi jalan keluar Indonesia dari pandemi Covid-19.

"Di dalam menghadapi pandemi, sikap paling bijak seharusnya dikedepankan adalah mengobarkan energi positif, ataupun memperkuat semangat persatuan gotong royong. Pancasila itu pelaksanaan lapangannya gotong royong lho," pungkas Megawati.

Berkaitan dengan Sumatera Barat, beberapa kali Kompas.com mencatat pernyataan Megawati.

Baca juga: Saat Megawati Kritik Jokowi soal Harga Cabai dan Minyak Goreng

Pada September 2020, Megawati mengaku heran karena rakyat Sumatera Barat hingga saat ini belum sepenuhnya mau menerima PDI-P.

Hal ini ia sampaikan ketika memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).

"Kalau saya melihat Sumatera Barat itu, saya pikir kenapa ya rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI-P, meskipun sudah ada daerah yang mau ada DPC atau DPD," ujar Mega.

Satu tahun berselang, pada Agustus 2021 Megawati juga mempertanyakan Sumatera Barat yang kini berbeda dengan dahulu.

Baca juga: Minta Jokowi Tak Masukkan Hati Soal Sindiran Kodok, Megawati: Saya Berada di Belakangmu

Megawati Soekarnoputri mengaku selalu memerhatikan perkembangan yang terjadi di Sumatera Barat.

Dia juga mendiskusikan hal itu dengan Ahmad Syafii Maarif.

Saat itu, Megawati sempat bingung ketika dahulu dirinya dan Puan Maharani sempat mengalami perundungan.

Hal ini dikarenakan Puan mengeluarkan pernyataan yang mengandung polemik terkait Sumatera Barat pada Pilkada 2020.