Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Megawati Kritik Jokowi soal Harga Cabai dan Minyak Goreng

Kompas.com - 10/01/2022, 12:16 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Joko Widodo terkait harga cabai dan minyak goreng.

Kritik disampaikan Megawati dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDI-P ke-49, Senin (10/1/2022).

“Pak Jokowi, bayangkan, saya sering lihat tho, kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian (tinggi), aneh menurut saya, kok klasik amat ya,” sebut Megawati.

Baca juga: Hut Ke-49 PDI-P, Cerita Megawati Saat Orang Ragu Menyapanya di Era Orde Baru

“76 tahun (Indonesia) merdeka lho, masa begitu aja (masalahnya) dimana salahnya? ini untuk kritik,” sambungnya.

Mega mengatakan, saat menjabat sebagai Anggota DPR, ia kerap berdiskusi langsung dengan petani ketika harga bahan pangan melambung tinggi.

“Saya juga mengkritik ketika di DPR itu makanan saya setiap hari. Tahu-tahu saya saya mesti kemana itu karena petani minta Ibu Mega datang karena kok kenapa harga bawang akan jatuh,” ceritanya.

Adapun Megawati pernah menjabat sebagai Anggota DPR tahun 1987 hingga 1992.

Ia lantas mempertanyakan pada Jokowi, kenapa sampai saat ini harga kebutuhan pokok selalu menjadi masalah.

“Jadi menurut saya itu pengalaman saya. Tapi kok sampai hari ini masih (bermasalah), klasik, sebenarnya ada apa?,” imbuh dia.

Diketahui memasuki 2022, harga cabai, terutama cabai rawit merah dan minyak goreng melambung tinggi.

Harga cabai di DKI Jakarta pekan lalu meningkat dua kali lipat, dari Rp 40.000 hingga Rp 60.000 per kilogram mencapai Rp 130.000 hingga Rp 140.000 per kilogram.

Baca juga: Minta Jokowi Tak Masukkan Hati Soal Sindiran Kodok, Megawati: Saya Berada di Belakangmu

Di Tegal, Jawa Tengah, harga cabai rawit meningkat dari Rp 37.000 hingga Rp 50.000 per kilogram mencapai Rp 90.000 per kilogram.

Sedangkan harga minyak goreng mencapai Rp 18.000 per liter, bahkan bisa lebih dari Rp 20.000 per liter.

Padahal pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) adalah Rp 11.000.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com