Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Terbuka Kemungkinan Perubahan Strategi Penanganan Covid-19 dalam Dua Minggu ke Depan

Kompas.com - 06/01/2022, 16:14 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap, dalam dua minggu ke depan situasi pandemi Covid-19 masih tetap bisa terkendali.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19.

“Saya berharap mungkin kalau dua minggu ke depan keadaan masih tetap terkendali seperti ini, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan lagi,” kata Luhut di konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Soal Penanganan Covid-19, Luhut: Kita Enggak Bodoh-bodoh Amat Kok

Ia pun mengingatkan masyarakat untuk terus berjaga-jaga dan waspada terhadap penularan Covid-19.

Kemudian, ia menyampaikan, pemerintah membuat kebijakan strategi penanganan Covid-19 mengikuti laju perkembangan situasi virus yang ada di Tanah Air.

“Jadi kalau ada yang mengkritik, sekali lagi, kita mengubah, peraturan kita mengikuti dari irama permainan virus ini,” ujar dia.

Menurut dia, banyak hal masih belum diketahui terkait virus Covid-19, khususnya Corona varian baru Omicron.

Koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Wilayah Jawa dan Bali ini mengatakan jangan sampai penyebaran varian Omicron membuat banyak masyarakat menjadi sakit seperti yang terjadi di negara lain.

Baca juga: Soal Karantina, Luhut: Kita Tidak Bisa Memberikan Diskresi Kebanyakan Lagi

Kendati demikian, Luhut mensyukuri bahwa hingga saat ini Indonesia masih dalam situasi terkendali.

Menurut dia, situasi Covid-19 yang masih berkendali saat ini akibat dari permainan atau taktik pemerintah membuat strategi dalam menghadapi corona varian baru Omicron dan Delta.

“Nah itu buahnya dari satu permainan strategi taktik kita menghadapi varian Omicron, Delta ini,” ujar dia.

Luhut kemudian mengajak semua pihak untuk kompak dalam menerapkan kebijakan pemerintah.

Baca juga: Luhut: Omicron Sudah Menyebar ke Mana-mana, Tidak Mungkin Tak Ada di Tengah Publik

Ia menegaskan, pemerintah sudah memiliki beragam refensi sebelum merumuskan kebijakan terkait penanganan Covid-19.

“Jadi saya mohon sekali lagi kita semua kompak, tidak perlu saling menyalahkan, kami terus terang lebih mestinya kaya daripada pengamat-pengamat itu karena kami datanya lebih lengkap,” kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com