Kompas.com - 06/01/2022, 14:11 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengikuti Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Dokumentasi/Partai Keadilan SejahteraPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengikuti Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Kamis (20/5/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menunjuk 10 kader PKS sebagai juru bicara resmi PKS.

Syaikhu mengatakan, 10 juru bicara tersebut akan bertugas menyampaikan setiap kebijakan partai sekaligus menangkap setiap masukan yang diberikan publik.

"Hadirnya juru bicara resmi akan semakin memudahkan komunikasi antara PKS dan publik," kata Syaikhu dalam siaran pers, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Belum Punya Kandidat, PKS Akan Siapkan Kriteria Bakal Cagub DKI pada Pilkada 2024

Sepuluh juru bicara resmi PKS itu ialah Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzammil Yusuf, Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri, Ketua DPP PKS Bidang Kesos Netty Prasetyani, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati, Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan Gamal Albinsaid.

Kemudian, Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari, Wasekjen Zainudin Paru, Ketua Kantor Staf Presiden (KSP) PKS Pipin Sopian, serta anggota KSP PKS Muhammad Iqbal dan Muhammad Kholid.

"Masing-masing juru bicara adalah personal yang sudah terbiasa menjalin komunikasi publik dan memiliki kapasitas khusus pada pada bidangnya yang insya Alllah mencakup banyak hal yang tengah menjadi perhatian publik dan PKS," ujar Syaikhu.

Di samping itu, Syaikhu mengatakan, PKS merupakan partai yang membuka komunikasi publik seluas-luasnya sejak PKS berdiri.

Ia menyebutkan, PKS meraih penghargaan keterbukaan informasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Baca juga: Gantikan Mochammad Arifin, Suhud Alynudin dari PKS Resmi Jadi Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Syaikhu mengatakan, PKS berpandangan bahwa media merupakan pilar keempat demokrasi yang membantu masyarakat melihat dan mendengar apa sikap PKS terhadap sebuah persoalan.

"Lewat juru bicara PKS insya Allah hubungan dengan teman-teman media akan jauh lebih intens dan semakin berkualitas," kata Syaikhu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.