Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PWI Batal Beri Penghargaan untuk Rahmat Effendi Usai Terjaring OTT KPK

Kompas.com - 06/01/2022, 13:58 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memutuskan untuk menganulir penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI untuk Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Keputusan itu diambil setelah Rahmat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (5/1/2022).

“OTT KPK itu mengakibatkan dia cacat hukum terkait korupsi, sehingga kami perlu menganulir penghargaan yang bakal ia terima,” sebut Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dalam keterangan tertulis, Kamis (6/1/2022).

Mestinya, penghargaan itu akan diberikan pada Rahmat bersama dengan sembilan bupati dan wali kota lainnya dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (9/1/2022).

Baca juga: Rahmat Effendi Ditangkap KPK, Wakil Wali Kota Bekasi: Terakhir Komunikasi Bahas Perda

Anugerah Kebudayaan merupakan penghargaan untuk bupati/wali kota yang memajukan daerahnya berbasis informasi dan kebudayaan.

Ketua Anugerah Kebudayaan Yusuf Susilo mengungkapkan, pihaknya telah memberi peringatan kepada para kandidat peraih penghargaan.

Dalam hal ini, penghargaan hanya akan diberikan kepada bupati/wali kota yang tidak beperkara hukum dan korupsi.

“Aturan dan rambu itu yang menjadi dasar Ketua Umum PWI menganulir Rahmat,” katanya.

Adapun sembilan bupati/wali kota yang akan menerima Anugerah Kebudayaan PWI adalah Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Bupati Magetan Suprawoto, dan Bupati Lamongan Yuhronur Effendi.

Lalu Bupati Indramayu Nina Agustina, Bupati Sumbawa Barat Musyafirin, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabumint Raka, dan Wali Kota Bengkulu Helmi Hassan.

Baca juga: Rahmat Effendi Ditangkap KPK, Ini Kata Wakil Wali Kota Bekasi Soal Plt Wali Kota

Terakhir penghargaan juga akan diberikan pada Bupati Buton La Bakri dan Bupati Lamandau Hendra Lesmana.

Diketahui, KPK masih melakukan pemeriksaan pada Rahmat Effendi setelah terjaring OTT.

OTT berlangsung Rabu siang kemarin, dan Rahmat tiba di Gedung Merah Putih KPK pada malam harinya.

Hari ini rencananya KPK akan mengumumkan siapa saja pihak yang terlibat dalam perkara korupsi di Kota Bekasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com