Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Satgas Nemangkawi Kemungkinan Diperpanjang hingga 25 Januari

Kompas.com - 03/01/2022, 15:24 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comMabes Polri kemungkinan akan memperpanjang masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi hingga 25 Januari 2022.

Hal ini disampaiakan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/1/2022).

“Nanti perkembangannya juga akan kita sampaikan terkait dengan Nemangkawi, namun tidak menutup kemungkinan akan ada perpanjangan hingga 25 Januari,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/1/2022).

Baca juga: Polri Akan Putuskan Kelanjutan Satgas Nemangkawi di Papua Januari 2022

Satgas Nemangkawi merupakan tim gabungan TNI-Polri yang bertugas menangani situasi keamanan di wilayah Papua.

Adapun masa operasi Satgas Nemangkawi dikabarkan akan selesai pada akhir Desember 2021.

Kendati demikian, Trunoyudo tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait detail rencana perpanjangan tesebut.

Sebelumnya, Polri akan mengevaluasi keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi untuk periode tahun 2022.

"Evaluasi akan dilakukan dan kita menunggu hasilnya, apakah Nemangkawi di tahun 2022 masih digelar atau tidak, kita masih menunggu itu semua," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Baca juga: Sempat Masuk DPO, Pentolan KKB Yahukimo Ditangkap Satgas Nemangkawi

Satgas tersebut di bawah komando Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih.

Menurut Rusdi, jika Satgas Nemangkawi akan kembali dilanjutkan, evaluasi tersebut tidak menutup kemungkinan akan mencakup aspek strategi operasi baru.

Ia menyampaikan bahwa keputusan terkait hasil evaluasi Satgas Nemangkawi baru akan diketahui di awal Januari 2022.

"Nanti pastinya pada awal-awal Januari saya rasa itu sudah ada jawabannya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com