Kementerian Agama dan Pelayanan Umat

SEBAGAI Menteri Agama, ini kali kedua saya mengikuti peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI). Genap berusia 76 tahun, Kemenag hadir dan mengabdi untuk negeri.

Peringatan hari lahir yang jatuh di awal tahun mempermudah seluruh jajaran dan masyarakat mengingat dan mengevaluasi capaian kinerja kementerian dalam setahun belakangan.

Banyak cara untuk mengevaluasi kinerja. Jajaran internal biasanya mengevaluasi kinerja dari sisi serapan anggaran. Bila serapan anggarannya tinggi berarti kinerjanya baik dan seolah berhak dianggap berprestasi.

Baca juga: Toleransi Beragama Saat Misa Natal 2021, Kelompok GBRP Bantu Atur Lalin di Gereja Katedral

Bagi saya, serapan anggaran hanyalah salah satu bagian dari kinerja yang seharusnya dilakukan. Mengukur kinerja berbasis serapan anggaran itu paling gampang dilakukan.

Berusaha memenuhi harapan masyarakat

Cara lain adalah mengukur kinerja berbasis pemenuhan harapan masyarakat. Inilah ukuran kinerja yang sesungguhnya. Harapan itu isinya tuntutan dari masyarakat agar Kemenag harus menjawab dan menyelesaikan persoalan serta melayani umat.

Kinerja berbasis pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat itulah yang harus ditonjolkan. Karena itu, tema HAB ke-76 tahun ini adalah Transformasi Layanan Umat.

Setahun kepemimpinan saya di Kemenag, silahkan dievaluasi secara jujur dan terbuka oleh masyarakat. Jika ada yang tidak puas dengan kinerja Kemenag, itu sudah tepat. Sebab saya pun juga tidak puas.

Ada banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan lebih baik. Kita memiliki anggaran dan sumber daya yang cukup untuk melakukan sesuatu yang lebih baik.

Dalam banyak kesempatan saya selalu mengkritik jajaran Kementerian - dan itu berarti saya mengkritik diri sendiri- untuk kreatif dan inovatif dalam membuat program dan kegiatan. Gunakan imajinasi agar tidak hanya copy paste saja kegiatan tahun sebelumnya. Jangan terjebak pada rutinitas. Kurangi kegiatan-kegiatan seremonial, selain hanya akan menghabiskan anggaran juga tidak punya dampak langsung bagi masyarakat.

Kesempatan dinas luar yang melimpah harus digunakan untuk belanja program, kegiatan, dan masalah yang menumpuk dihadapi masyarakat. Cermati kembali postur anggaran yang ada, berikah perhatian pada program dan kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat. Gunakan APBN ini secara adil dan transparan. APBN dikumpulkan dari pajak rakyat dan oleh karena itu harus dikembalikan dalam berbagai bentuk layanan kepada umat.

Saya juga mengingatkan kepada jajaran bahwa kita mesti bekerja lebih efektif dan efesien di tahun baru 2022 ini. Bekerja lebih cepat dan cermat sejak di bulan pertama. Jangan mengidap November syndrom, di mana seluruh kegiatan bertumpuk di akhir tahun.

Target saya tinggi di tahun ini dan harus berhasil. Sebab ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

Saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Setahun kemarin sudah cukup untuk menilai apakah seseorang yang duduk di posisi tertentu, sudah perform atau tidak. Saya tidak perlu menunggu kesalahan untuk melakukan penyegaran organisasi. Organisasi ini harus selalu fresh agar mampu bergerak lebih cepat dalam melayani umat.

Rentang tugas Kemenag untuk melayani umat memang cukup luas dan masing-masing memiliki kompleksitasnya sendiri. Permasalahannya tak bertepi. Bahkan, yang sebelumnya kita anggap baik-baik saja, ternyata menyimpan kepelikan luar biasa.

Baca juga: Menag Harap Kapolri Bisa Ikut Wujudkan Toleransi Beragama di Indonesia

Contohnya pesantren. Pesantren yang selama ini menjadi idola dan jantung pendidikan Islam, tiba-tiba saja tersiar berita yang menyesakkan dada. Ingin sekali saya menolak berita itu, tetapi faktanya sudah terjadi.

Kementerian terus melakukan berbagai upaya agar kejadian tersebut stop sampai di sini. Khitah pesantren itu suci dan terbuka. Yang diajarkan adalah agama dan ilmu agama, sudah sepantasnya agama menjadi standar moral tertinggi bagi dunia pesantren.

Masyarakat punya peran penting untuk mengawasi dan memastikan agar kejadian pilu itu tak terulang.

Membangun toleransi dan kerukunan

Tantangan lain yang perlu digarisbawahi di awal tahun ini adalah soal toleransi dan kerukunan. Selalu muncul kasus intoleransi menjelang Natal. Yang menyedihkan, kasus itu terus berulang dan berulang. Intoleransi sangat menganggu kerukunan dan kedamaian umat beragama.

Apakah kita tidak ingin menyelesaikannya secara permanen persoalan ini? Atau tetap kita pelihara selamanya? Bukankah nilai dasar masing-masing agama dan keyakinan kita sangat menjunjung tinggi penghormatan dan penghargaan kepada siapapun, apapun agamanya. Bukankah rukun itu lebih baik dari pada gegeran? Apakah hidup toleran dengan orang yang berbeda agama itu dapat mengancam akidah kita?

Kita semua punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan di atas, dan saya yakin jawaban kita sama. Kemenag memiliki konsen yang tinggi untuk terwujudnya umat beragama yang rukun dan damai.

Kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia ini berbeda-beda suku dan agamanya. Perbedaan itulah yang membuat kita tetap kokoh sebagai bangsa. Karena itu, hidup rukun dan toleran dengan berbagai kelompok yang berbeda merupakan keniscayaan. Tidak ada pilihan lain selain harus rukun dan toleran kepada liyan.

Komitmen untuk hidup rukun dan toleran membutuhkan kebesaran hati dan kedewasaan beragama. Soal rukun dan toleransi bukanlah soal akidah. Ini soal kemanusiaan di mana kita harus menghormati dan menghargai orang lain untuk melaksanakan agamanya sendiri. Segala sikap yang menjurus pada perilaku intoleransi harus dikikis dan digantikan dengan sikap toleran dan menghargai perbedaan.

Transformasi layanan umat lebih mudah dilaksanakan jika di dalam masyarakat telah terbentuk budaya rukun dan toleran dalam menyikapi perbedaan. Tahun 2022 akan menjadi tahun penting bagi upaya melembagakan budaya rukun dan toleran dalam kehidupan bangsa Indonesia.