Kasus Suap Dermaga Sabang, KPK Sita Uang dan Aset Senilai Rp 80 Miliar dari Nindya Karya dan PT Tuah Sejati

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dan beberapa aset dengan nilai Rp 80 miliar dari PT Nindya Karya Persero dan PT Tuah Sejati.

Dua korporasi itu merupakan tersangka dugaan suap pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.

"KPK telah menyita uang dan beberapa aset dengan nilai sekitar Rp 80 miliar lebih dari dua tersangka korporasi dimaksud," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (31/12/2021).

"Penyitaan uang tersebut dilakukan karena diduga terkait dengan perkara dan tentu nantinya dalam rangka memaksimalkan asset recovery hasil tindak pidana korupsi," imbuhnya.

Dalam penyidikan kasus yang diduga merugikan negara Rp 313,3 miliar ini, ujar Ali, penyidik KPK telah memeriksa sekitar 140 orang sebagai saksi.

Baca juga: Penyidik Serahkan Berkas Perkara PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati Terkait Kasus Suap Dermaga Sabang ke Jaksa

Penetapan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dari kasus sebelumnya, yang menjerat empat orang.

Mereka adalah Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono; PPK Satuan Kerja Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy; Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani; serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.

Keempatnya sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dan dijatuhkan hukuman penjara berbeda-beda.

Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 313 miliar dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ini.

Sementara, soal modus penyimpangannya, Wakil Ketua KPK saat itu, Laode M Syarif menjelaskan ada tiga hal yang jadi indikasi KPK.

Baca juga: KPK Periksa Dua Saksi Terkait Kasus PT Nindya Karya

Pertama, soal penunjukan langsung, kedua ihwal yang sejak awal sudah dipersiapkan jadi pelaksana pembangunan, dan ketiga terakhir adanya penggelembungan harga dalam penyusunan Harga Pokok Satuan (HPS).

Dari dugaan korupsi ini, Nindya Karya, dan Tuah Sejati diduga menerima laba senilai Rp 94,58 miliar. Dengan rincian Nindya Karya menerima Rp 44,68 miliar, dan Tuah Sejati senilai Rp 49,90 miliar.