Eks Sekjen PKP Said Salahudin Gabung ke Partai Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Persatuan (PKP) Said Salahudin kini bergabung ke Partai Buruh.

Ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian Strategis Kepesertaan dan Pemenangan (BPSKP) Pemilu Partai Buruh. Selain itu, Said mengemban tugas khusus untuk pemenangan partai di Pemilu 2024.

"Dalam konferensi pers ini, saya mendeklarasikan diri bahwa saya telah bergabung dalam kepengurusan Partai Buruh. Di kepengurusan tingkat pusat yang disebut sebagai excecutive committee atau komite eksekutif," kata Said konferensi pers Partai Buruh yang disiarkan secara daring, Kamis (30/12/2021).

Baca juga: Hadapi 2024, Partai Buruh Janji Tak Seperti Kebanyakan Parpol yang Pragmatis

Said mengungkapkan, ada dua alasan mengapa ia bergabung dengan Partai yang dipimpin Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal itu.

Pertama, menurut Said, Partai Buruh adalah partai yang memiliki idealisme. Ia menuturkan, idealisme sebuah partai dapat diukur dari ideologi dan dasar perjuangan yang jelas.

"Itu adalah pegangan utama bagi saya. Itulah yang saya perjuangkan selama belasan tahun ini, bahkan puluhan tahun sejak saya mengenal dunia politik sebagai aktivis '98," ujarnya.

Kedua, Said mengatakan, partai buruh dipimpin oleh tokoh-tokoh berintegritas. Ia berpendapat, integritas tokoh-tokoh di Partai Buruh telah teruji.

"Mereka memiliki integritas, bahkan kepedulian yang tinggi dan telah teruji. Tidak hanya jargon dan lip service, tapi konkret kepeduliannya teruji dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Said Iqbal Sebut Partai Buruh Sudah Punya Kantor dan Pengurus di Semua Provinsi

Dikutip dari Antara, pada 10 November 2021, Said menyatakan mundur sebagai Sekjen PKP dan keanggotaan partai. Dia beralasan mundur dari partai karena memiliki perbedaan pandangan dengan Ketua Umum DPN PKP Yussuf Solichien.

Adapun Said Salahudin dikenal sebagai pengamat politik dan hukum tata negara. Ia adalah pendiri Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) dan pernah menjabat sebagai direktur.

Pekerjaan sebelumnya adalah konsultan independen di bidang hukum, politik, dan pemilihan umum.