Partai Buruh Ingin Calonkan Presiden pada 2024, Berharap "Presidential Threshold" Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap pihaknya dapat mencalonkan presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, Partai Buruh tidak akan jatuh dalam pragmatisme politik yang membuat suatu partai mengusung nama elite sebagai calon presiden.

Sebagai partai yang diklaim berbasis perjuangan kelas, Partai Buruh hendak mengusung capres dari kalangan menengah ke bawah, seperti partai-partai buruh di sejumlah negara saat ini.

“Kami sifatnya konvensi. Andaikan Allah mengizinkan Partai Buruh lolos verifikasi (KPU), langsung kami konvensi. Dua tahun sebelum Pilpres, Partai Buruh akan melakukan konvensi nasional,” ujar Said kepada Kompas.com, Selasa (14/12/2021).

“Belum tentu calonnya dari Partai Buruh. Konvensi yang menentukan secara terbuka, objektif, independen,” lanjutnya.

Said menyinggung soal keterpilihan Pedro Castillo, seorang aktivis buruh sekaligus guru, dalam pemilihan presiden di Peru pada Juni 2021 lalu.

Baca juga: Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Menurutnya, keterpilihan Castillo menjadi sinyal bahwa partai berbasis perjuangan kelas dapat bersuara dalam pilpres.

“Boleh nama-nama disebut, nama-nama internal Partai Buruh, atau nama-nama orang baik yang selama ini tidak punya partai dan tidak menonjolkan diri. Kami buka seluasnya,” ucap Said.

“Kami akan buka penjaringan di daerah. Banyak lho, tokoh di daerah yang baik, walaupun bukan gubernur, mungkin tokoh masyarakat. Kalau perlu, anak muda di bawah 50 tahun, cerdas, baik, track recordnya baik, ya dia yang kami calonkan. Nanti partai bekerja buat dia, bukan dia memberi uang kepada partai,” lanjutnya.

Namun, untuk memuluskan langkah itu, Said berharap agar ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dihapus.

Ketentuan itu sangat pro terhadap oligarki, karena hanya partai/gabungan partai politik yang menguasai sedikitnya 20 persen kursi di parlemen yang dapat mencalonkan presiden.

“Masih ada dua tahun untuk kita berjuang (menghapus ambang batas pencalonan presiden), kuncinya itu,” tutup Said.