Kompas.com - 30/12/2021, 14:28 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan, partainya menyerahkan keputusan soal perombakan kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Eddy menanggapi belum masuknya PAN ke Kabinet Indonesia Maju meski PAN telah menyatakan mendukung pemerintah sejak Agustus 2021 lalu.

"Kita sudah bergabung dengan pemerintah, ya tentu hal ini kembali lagi, seluruh permasalahan reshuffle kabinet adalah kewenangan Presiden, kedaulatan ada di tangan Presiden. Pak Presiden mengetahui apa yang menjadi kebutuhan beliau," kata Eddy di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Baca juga: Waketum: Sikap PAN Jelas, Presidential Threshold 0 Persen

Eddy pun menegaskan, partainya tidak mengincar kursi menteri maupun wakil menteri tertentu saat memutuskan mendukung pemerintah.

"Tidak ada maunya PAN, PAN ini bergabung ke pemerintah karena tantangan besar yang dihadapi pemeirntahan menghadpai berbagai dimnesi yang timbul karena Covid-19," kata Eddy.

Ketua DPP PAN Saleh Daulay menambahkan, hingga kini partainya belum melakukan rapat untuk membahas siapa kader PAN yang akan diajukan menjadi menteri di kabinet.

Menurut dia, hal itu baru akan dibahas apabila sudah ada tawaran dari Jokowi bahwa PAN akan masuk kabinet.

"Kalau sudah ditawarkan pasti Ketua Umum ajak lagi kita bicara, pengurus DPP, pengurus harian semua akan diajak bicara untuk menentukan, oh kita ditawarkan posisi ini, siapa yang paling pas, apakah kita sanggup," kata Saleh.

Ia pun mengaku tidak tahu apakah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pernah membicarakan soal menteri dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: PAN Ingatkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang Jewer Pelatih Biliar: Tidak Baik Marahi Orang di Depan Umum

"Apakah ketua umum kami sudah pernah bicara dengan Presiden, tentu pernah bicara, tapi apa yang dibicarakan kita tidak tahu karena pembicaraan itu berdua," ujar Saleh.

Seperti diketahui, PAN bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah berdasarkan Rapat Kerja Nasional II PAN pada Agustus 2021 lalu.

Seiring bergabungnya PAN ke koalisi pendukung pemerintah, isu reshuffle kabinet telah beberapa kali berhembus tetapi belum menjadi kenyataan hingga penghujung 2021 ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Nasional
Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Nasional
Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Nasional
Mimpi Politik Jokowi adalah Mimpi Kita Semua

Mimpi Politik Jokowi adalah Mimpi Kita Semua

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

Nasional
Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda, hingga Pejabat Mabes jika Kedapatan Masih Ada Judi

Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda, hingga Pejabat Mabes jika Kedapatan Masih Ada Judi

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK dan PPATK Bergerak Usut Kasus Ferdy Sambo | Partai Anak-Cucu Soeharto

[POPULER NASIONAL] KPK dan PPATK Bergerak Usut Kasus Ferdy Sambo | Partai Anak-Cucu Soeharto

Nasional
Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Nasional
Tanggal 19 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 19 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

Nasional
Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Nasional
Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Nasional
Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Nasional
Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Nasional
Kapolri Perintahkan 'Bekingan' Bandar Judi Disikat Habis

Kapolri Perintahkan "Bekingan" Bandar Judi Disikat Habis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.