Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Vaksin Moderna dan Pfizer Setengah Dosis untuk Booster Sedang Diteliti

Kompas.com - 28/12/2021, 11:21 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin Moderna dan Pfizer dengan pemberian setengah dosis sedang diteliti sebagai vaksin booster.

Budi mengatakan, penelitian tersebut dilakukan menyusul Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Amerika Serikat (AS) atau FDA menyetujui penggunaan setengah dosis vaksin Moderna sebagai booster.

Saat ini, kata Budi, peneliti di Indonesia yang terdiri dari ITAGI, Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan penelitian terkait vaksin Moderna setengah dosis tersebut.

"Itu (rekomendasi FDA) juga sudah di-endorse oleh BPOM sebaiknya Moderna itu dikasihnya setengah dosis. Nah, kita sekarang sedang tes dengan peneliti dari ITAGI, beberapa orang profesor dari UI, Unpad, UGM untuk meneliti mengenai efektivitas booster, mungkin hasilnya akan keluar finalnya 10 Januari," kata Budi dalam diskusi yang disiarkan kanal YouTube Tempodot co, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Sejumlah Merek Vaksin Covid-19 Masih Uji Klinik untuk Jadi Booster, Ini Rinciannya

Budi mengatakan, jika BPOM, ITAGI dan para peneliti dari sejumlah perguruan tinggi tersebut memberikan persetujuan penggunaan setengah dosis vaksin Moderna dan Pfizer, maka kebutuhan vaksin untuk booster bisa diperoleh dari donasi yang telah diterima pemerintah.

"Kalau nanti BPOM juga konfirmasi, kita boleh pakai setengah dosis untuk Pfizer dan Moderna sebagai booster, itu kemungkinan kita bisa menghemat anggaran vaksin buat pemerintah tahun depan karena semua boosternya bisa diperoleh dari donasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, vaksinasi dosis ketiga atau booster rencananya akan diberikan kepada 30 persen dari total populasi.

"Jadi kita akan dapat 27 Juta orang ekuivalen sekitar 54 juta dosis vaksin karena setengah dosis kita bisa suntik 100 juta lebih dan itu cukup dengan kebutuhan yang ada," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com