Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendadak Jadi "YouTuber" Jelang Pemilu 2024...

Kompas.com - 27/12/2021, 08:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Dalam unggahan video kedua "Dari Pendopo", Anies bercerita tentang program air bersih yang berhasil dia lakukan di Kepulauan Seribu.

Hingga kini, baru ada dua video yang diunggah di program terbaru Anies.

Video pertama telah dilihat lebih dari 43.000 penonton, sementara video kedua telah ditayangkan lebih dari 72.000 kali.

Kanal YouTube Anies sendiri bukan dibuat baru-baru ini. Anies rajin membagikan video melalui kanal YouTube miliknya sejak 7 tahun lalu, ketika masih menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina.

Baca juga: Survei: Kalah dari Golput, Elektabilitas Prabowo-Puan Paling Jeblok jika Pilpres Digelar Sekarang

Namun, video itu bukan menampilkan prorgram khususnya, melainkan potongan video Anies dalam berbagai kesempatan wawancara.

Sampai saat ini kanal YouTube Anies telah diikuti 115.000 subscribers dengan 580 tayangan video.

Saat ditanya awak media, Anies pun tak langsung membantah bahwa program YouTube pribadinya adalah upaya untuk mendongkrak elektabilitas menuju pemilihan presiden 2024.

"Ini (program Dari Pendopo) kaitannya dengan kebijakan kita di Jakarta," kata Anies, Senin (13/12/2021).

Menurut mantan Menteri Pendidikan Kabinet Kerja Jilid I itu, cerita di balik program kebijakan Pemprov DKI tidak bisa disampaikan langsung lewat awak media.

"Banyak cerita di balik proses itu yang selama ini belum terceritakan keluar dan enggak bisa diceritakan doorstop (dengan awak media), enggak bisa diceritakan dalam preskon (konferensi pers) juga," ucap dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com