Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/12/2021, 14:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanyo mengkritik program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membangun sumur-sumur resapan untuk mencegah terjadinya banjir.

Hasto menilai, upaya pencegahan banjir di Jakarta semestinya dilakukan dengan membangun dan membersihkan saluran air agar dapat menampung debit air yang ada.

"Kita membersihkan saluran-saluran got, itu yang seharusnya dilakukan, membangun dam, saluran-saluran air kita buat dengan baik dengan kedalaman yang sesuai dengan debit, bukan dengan membuat semacam resapan, bukan dengan membuat sumur resapan seperti itu," kata Hasto dalam acara Badan Penanggulangan Bencana PDI-P di Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Menurut dia, tanah di Jakarta memiliki porositas yang tinggi sehingga yang semestinya dilakukan adalah membuat saluran-saluran air.

Baca juga: Proyek Sumur Resapan di Bidara Cina Belum Rampung meski Sudah Ditutup, Bahan Galian Belum Dibersihkan

Di samping itu, Hasto juga memuji gaya Menteri Sosial Tri Rismaharini yang sering turun ke lapangan untuk mengatasi banjir ketika menjabat sebagai wali kota Surabaya dahulu.

"Seperti di Kota Surabaya itu kalau hujan, dulu ketika menjadi wali kota itu Bu Risma turun ke titik-titik yang terjadi banjir, yang terjadi genangan, dan kemudian dirancanglah kebijakan atas dasar di lapangan itu," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Hasto berpesan kepada para anggota Baguna PDI-P untuk turun membantu masyarakat apabila terjadi banjir di wilayah Jabodetabek.

"Pesan yang kedua dari Ibu Mega adalah untuk kita terus siap sedia membangun kemampuan profesional kita, kemampuan teknis kita di dalam menyelamatkan rakyat dan kemudian kita turun bergerak dengan penuh rasa kemanusiaan, rasa cinta kepada rakyat," kata Hasto.

Ia menyebutkan, Baguna PDI-P juga sudah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk menghadapi banjir, antara lain perahu karet, ambulans, hingga kendaraan boks untuk mengangkut makanan dari dapur umum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Nasional
DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

Nasional
Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Nasional
Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Nasional
KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

Nasional
PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

Nasional
Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Nasional
Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan 'High Politic'

Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan "High Politic"

Nasional
Kemenkes Kaji Vaksin 'Booster' Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Kemenkes Kaji Vaksin "Booster" Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.