Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Targetkan Luas Kawasan Industri Hijau di Kaltara 30.000 Hektar

Kompas.com - 21/12/2021, 15:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menargetkan luas kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), dapat bertambah hingga 30.000 hektar.

Dengan demikian, Jokowi berharap nantinya kawasan industri hijau di Bulungan menjadi yang terbesar di dunia.

"Keberadaan kawasan industri ini merupakan kerja sama besar antara Pemerintah Indonesia, investor Indonesia, investor dari China, dan investor dari Uni Emirat Arab (UEA)," ujar Jokowi saat melakukan groundbreaking pembangunan kawasan hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), sebagaimana yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (21/12/2021).

Baca juga: Jokowi: Perizinan di Kawasan Industri Hijau Keluarkan dalam Hitungan Jam

"Semuanya akan bergabung dan ini kita harapkan jadi kawasan industri hijau terbesar di dunia. Bukan Kaltara, bukan Indonesia, tapi dunia karena menyangkut lahan sampai saat ini 16.400 hektar dan targetnya 30.000 hektar," lanjut Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa dia telah berkeliling lokasi industri itu pada dua tahun lalu.

Tujuannya untuk mengetahui secara pasti seperti apa kondisi di lapangan

Sehingga, dia meminta kepada aparat setempat menjaga kondusivitas daerah tersebut.

"Saya minta kepada kapolda, kapolres, pangdam, kodim, gubernur, bupati, kawal secara detail kawasan ini agar kondusif dan aman. Sehingga, investasi betul-betul segera melakukan percepatan pembangunan di sini, jangan sampai ada persoalan sekecil apa pun," tegasnya.

Jokowi juga meminta kepada para menteri, gubernur, dan bupati untuk menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung kawasan industri ini. 

Menurut Presiden, kawasan industri hijau di Bulungan membutuhkan SDM dengan kualifikasi yang baik.

"Siapkan mulai dari sekarang, dalam masa konstruksi akan muncul kurang lebih 100.000 tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat operasi hanya di sini saja," lanjutnya.

Belum lagi jika nanti ada turunan dari produk-produk yang dihasilkan. Jokowi memprediksi 200.000 tenaga kerja akan dibutuhkan di lokasi itu.

Oleh karenanya, perihal perizinan di kawasan industri hijau harus diberikan secara cepat. Jokowi meminta proses perizinan bisa diselesaikan dalam hitungan jam.

Baca juga: Jokowi: Perizinan di Kawasan Industri Hijau Keluarkan dalam Hitungan Jam

"Mengenai izin-izin jangan tunggu-tunggu pakai hari, pakai minggu. Enggak ada. (Dalam hitungan) Jam keluarkan. Untuk menunjukkan bahwa kita serius terhadap pembangunan kawasan ini," tutur Jokowi.

"Saya tidak mau mendengar lagi izinnya terlambat, izinnya belum selesai, endak. Saya tadi sudah sampaikan di pesawat kepada Menko Marves, tidak ada yang namanya terlambat. Enggak ada, dikawal betul," lanjutnya.

Menurut Jokowi, apabila ada hal sangat penting yang harus segera diselesaikan tetapi tak kunjung rampung, bisa disampaikan kepadanya secara langsung. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com